Dana PSKS Dianggap Tak Ada Artinya
Senin, 24 November 2014 - 21:00 WIB
Dana PSKS Dianggap Tak Ada Artinya
A
A
A
DEPOK - Hari ini pencairan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dilakukan di sejumlah kantor pos di Depok. Tiap rumah tangga sasaran (RTS) mendapatkan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp400 ribu. Nilai yang diterima warga dinilai tidak seimbang dengan lonjakan harga.
"Kompensasi itu tidak ada artinya. Pembatasan subsidi ini dampaknya efek ganda karena semua biaya hidup naik," kata Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, HMS Hadinegoro di Depok, Senin (24/11/2014).
Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak pro rakyat. Rakyat dipaksa membayar kebutuhan hidup lebih tinggi sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan. Pemerintah berdalih pengurangan subdisi BBM bisa menghemat APBN.
"Ini namanya tidak pro rakyat. Kalau mau konsekuen dan pro rakyat maka harus hentikan obligasi rekap (OR)," tegasnya.
Dirinya menegaskan, Presiden Joko Widodo harus berani melakukan revolusi keuangan negara. "Bukan revolusi mental yang diperlukan. Presiden harus berani menghentikan subsidi OR yang sesungguhnya adalah korupsi sistemik," ucapnya.
Pajak yang dibayarkan rakyat, kata dia, seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat. Sayangnya, pajak itu tidak kembali pada rakyat. Pajak yang dibayarkan rakyat justru dialokasikan untuk pembayaran bunga OR.
"Ini adalah intelectual fraud dalam pengelolaan tata keuangan negara yang membohongi rakyat," tutupnya.
"Kompensasi itu tidak ada artinya. Pembatasan subsidi ini dampaknya efek ganda karena semua biaya hidup naik," kata Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, HMS Hadinegoro di Depok, Senin (24/11/2014).
Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak pro rakyat. Rakyat dipaksa membayar kebutuhan hidup lebih tinggi sedangkan mereka tidak memiliki kemampuan. Pemerintah berdalih pengurangan subdisi BBM bisa menghemat APBN.
"Ini namanya tidak pro rakyat. Kalau mau konsekuen dan pro rakyat maka harus hentikan obligasi rekap (OR)," tegasnya.
Dirinya menegaskan, Presiden Joko Widodo harus berani melakukan revolusi keuangan negara. "Bukan revolusi mental yang diperlukan. Presiden harus berani menghentikan subsidi OR yang sesungguhnya adalah korupsi sistemik," ucapnya.
Pajak yang dibayarkan rakyat, kata dia, seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat. Sayangnya, pajak itu tidak kembali pada rakyat. Pajak yang dibayarkan rakyat justru dialokasikan untuk pembayaran bunga OR.
"Ini adalah intelectual fraud dalam pengelolaan tata keuangan negara yang membohongi rakyat," tutupnya.
(gpr)
Lihat Juga :
