India Janjikan Perubahan Kebijakan Ekonomi
India Janjikan Perubahan Kebijakan Ekonomi
A
A
A
NEW DELHI - Menteri Keuangan India Arun Jaitley akan meluncurkan serangkaian reformasi generasi kedua untuk mendorong perekonomian.
Saat wawancara dengan kantor berita Press Trust of India (PTI), Jaitley, menyatakan bahwa reformasi akan dilakukan pada anggaran awal tahun yang akan membantu negara itu mencapai pertumbuhan 5% pada 2015-2016. “Negara perlu membuka lebih lebar berbagai sektor. Saya pikir kita memiliki banyak waktu ke depan dan saya melihat investasi datang ke India,” ungkap Jaitley, dikutip kantor berita AFP .
Jaitley menjelaskan, akan ada beberapa reformasi generasi kedua. Reformasi generasi pertama ada 1991 membuka ekonomi India pada investasi asing dengan menerapkan liberalisasi perdagangan dan reformasi pajak. Ekonomi India tumbuh 5,7% pada kuartal I/2014. Kondisi terbaik sejak awal 2012 itu dipicu oleh meningkatkan kepercayaan bisnis setelah kemenangan pemilu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata.
Meski pemerintahan sayap kanan telah menerapkan beberapa reformasi, para ekonom menilai pemerintahan perlu terus mendorong investasi dan manufaktur. Jaitley juga menyatakan, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kembali kebijakan subsidi. “Subsidi harus diberikan pada mereka yang memang berhak. Anda tidak dapat menikmati subsidi jika tidak layak menerimanya,” katanya.
Tagihan subsidi di India meningkat lima kali lipat saat pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Kongres. Mereka menerapkan kebijakan membeli produk pertanian dengan harga tertentu dan mendistribusikan bahan pangan murah untuk warga miskin. Pemerintahan Modi menunda pencabutan berbagai skema subsidi tersebut.
Meski demikian, pemerintah mencabut kontrol harga solar untuk mengurangi tagihan energi India. Langkah pemerintahan baru untuk membuka perekonomian akan diuji saat sesi sidang parlemen yang dimulai kemarin yang akan membahas isu pajak. Sementara, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan, ekonomi India telah keluar dari penurunan terburuk dalam seperempat abad, tapi tetap memerlukan reformasi struktural agar dapat kembali ke level pertumbuhan sebelum 2011.
OECD mengungkapkan hal itu dalam laporan Survei Ekonomi India. Menurut OECD, ekonomi India dapat mencapai pertumbuhan tahunan 6,5% dalam beberapa tahun mendatang, tapi pemerintah perlu memangkas penghalang untuk pertumbuhan manufaktur. Pertumbuhan India berada di bawah 5% dalam dua tahun terakhir, tertekan oleh tingginya tingkat suku bunga, inflasi yang tinggi dan lemahnya investasi.
“OECD menyerukan undang- undang tenaga kerja yang lebih fleksibel, mencakup lebih banyak pekerja, ditambah dengan program pendidikan dan pelatihan yang lebih baik,” ungkap laporan OECD, dikutip kantor berita AFP . Ekonomi India tumbuh 4,7% pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2014 dan Bank Sentral India memproyeksikan pertumbuhan 5,5% tahun ini.
“Reformasi struktural akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi India. tanpanya, pertumbuhan akan tetap di bawah 8% seperti yang pernah dicapai pada dekade sebelumnya,” papar OECD.
Syarifudin
Saat wawancara dengan kantor berita Press Trust of India (PTI), Jaitley, menyatakan bahwa reformasi akan dilakukan pada anggaran awal tahun yang akan membantu negara itu mencapai pertumbuhan 5% pada 2015-2016. “Negara perlu membuka lebih lebar berbagai sektor. Saya pikir kita memiliki banyak waktu ke depan dan saya melihat investasi datang ke India,” ungkap Jaitley, dikutip kantor berita AFP .
Jaitley menjelaskan, akan ada beberapa reformasi generasi kedua. Reformasi generasi pertama ada 1991 membuka ekonomi India pada investasi asing dengan menerapkan liberalisasi perdagangan dan reformasi pajak. Ekonomi India tumbuh 5,7% pada kuartal I/2014. Kondisi terbaik sejak awal 2012 itu dipicu oleh meningkatkan kepercayaan bisnis setelah kemenangan pemilu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata.
Meski pemerintahan sayap kanan telah menerapkan beberapa reformasi, para ekonom menilai pemerintahan perlu terus mendorong investasi dan manufaktur. Jaitley juga menyatakan, pemerintah mungkin akan mempertimbangkan kembali kebijakan subsidi. “Subsidi harus diberikan pada mereka yang memang berhak. Anda tidak dapat menikmati subsidi jika tidak layak menerimanya,” katanya.
Tagihan subsidi di India meningkat lima kali lipat saat pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Partai Kongres. Mereka menerapkan kebijakan membeli produk pertanian dengan harga tertentu dan mendistribusikan bahan pangan murah untuk warga miskin. Pemerintahan Modi menunda pencabutan berbagai skema subsidi tersebut.
Meski demikian, pemerintah mencabut kontrol harga solar untuk mengurangi tagihan energi India. Langkah pemerintahan baru untuk membuka perekonomian akan diuji saat sesi sidang parlemen yang dimulai kemarin yang akan membahas isu pajak. Sementara, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan, ekonomi India telah keluar dari penurunan terburuk dalam seperempat abad, tapi tetap memerlukan reformasi struktural agar dapat kembali ke level pertumbuhan sebelum 2011.
OECD mengungkapkan hal itu dalam laporan Survei Ekonomi India. Menurut OECD, ekonomi India dapat mencapai pertumbuhan tahunan 6,5% dalam beberapa tahun mendatang, tapi pemerintah perlu memangkas penghalang untuk pertumbuhan manufaktur. Pertumbuhan India berada di bawah 5% dalam dua tahun terakhir, tertekan oleh tingginya tingkat suku bunga, inflasi yang tinggi dan lemahnya investasi.
“OECD menyerukan undang- undang tenaga kerja yang lebih fleksibel, mencakup lebih banyak pekerja, ditambah dengan program pendidikan dan pelatihan yang lebih baik,” ungkap laporan OECD, dikutip kantor berita AFP . Ekonomi India tumbuh 4,7% pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2014 dan Bank Sentral India memproyeksikan pertumbuhan 5,5% tahun ini.
“Reformasi struktural akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi India. tanpanya, pertumbuhan akan tetap di bawah 8% seperti yang pernah dicapai pada dekade sebelumnya,” papar OECD.
Syarifudin
(ars)
Explore More