BBM Naik, Pemerintah Harus Pertahankan Raskin
Selasa, 25 November 2014 - 11:23 WIB
BBM Naik, Pemerintah Harus Pertahankan Raskin
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan melemahkan daya beli masyarakat, khususnya rakyat miskin.
Agar mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama beras, maka pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (raskin). “Masyarakat masih menghendaki program raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM, pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain kartu-kartu (KIS, KIP, dan KKS) itu,” ungkap anggota DPR RI asal Fraksi Golkar Meutya Hafid di Jakarta kemarin.
Menurutnya, pemerintahharus menjaga agar rakyat, khususnya masyarakat miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berhubungan denganperut. “Jadi, programraskin perlu diteruskan sesuai dengan kehendak rakyat,” harapnya. Meutya menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tentu menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang jika ingin menghapuskan raskin.
“Kalau ada wacana penghapusan, sebaiknya dipikirkan ulang karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan,” tandasnya. Menurut Meutya, raskin bukan sekadar bagi-bagi beras. Raskin juga menjadi instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga, agar petani tidak dirugikan saat panen melimpah yang bisa menurunkan harga pasar.
Konsumen juga tidak dirugikan saat produksi beras turun dan harga cenderung terkatrol. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Mei Rochjat Darmawiredja, mengharapkan pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin. “Masyarakat miskin masih memerlukan raskin. Hanya, perlu beberapa perbaikan, termasuk kualitas raskin,” ujarnya.
Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait bahwa program raskin ini sangat penting. “Tapi, keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah raskin ini akan dilanjutkan atau tidak,” katanya.
Sudarsono
Agar mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama beras, maka pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mempertahankan program beras untuk rakyat miskin (raskin). “Masyarakat masih menghendaki program raskin diteruskan. Sebab, dengan adanya kenaikan BBM, pasti memerlukan jaringan bantuan sosial yang banyak, selain kartu-kartu (KIS, KIP, dan KKS) itu,” ungkap anggota DPR RI asal Fraksi Golkar Meutya Hafid di Jakarta kemarin.
Menurutnya, pemerintahharus menjaga agar rakyat, khususnya masyarakat miskin, terpenuhi kebutuhan dasarnya, terutama yang berhubungan denganperut. “Jadi, programraskin perlu diteruskan sesuai dengan kehendak rakyat,” harapnya. Meutya menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi sudah tentu menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pemerintah harus berpikir ulang jika ingin menghapuskan raskin.
“Kalau ada wacana penghapusan, sebaiknya dipikirkan ulang karena saat ini masyarakat membutuhkan bantuan pangan,” tandasnya. Menurut Meutya, raskin bukan sekadar bagi-bagi beras. Raskin juga menjadi instrumen stabilitas harga beras atau jaring pengaman harga, agar petani tidak dirugikan saat panen melimpah yang bisa menurunkan harga pasar.
Konsumen juga tidak dirugikan saat produksi beras turun dan harga cenderung terkatrol. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Mei Rochjat Darmawiredja, mengharapkan pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin. “Masyarakat miskin masih memerlukan raskin. Hanya, perlu beberapa perbaikan, termasuk kualitas raskin,” ujarnya.
Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait bahwa program raskin ini sangat penting. “Tapi, keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah raskin ini akan dilanjutkan atau tidak,” katanya.
Sudarsono
(ars)
