Kredit Sektor Maritim Minim
Jum'at, 28 November 2014 - 10:39 WIB
Kredit Sektor Maritim Minim
A
A
A
JAKARTA - Porsi pembiayaan perbankan terhadap sektor maritim termasuk bidang kelautan dan perikanan di Indonesia masih cukup rendah. Padahal, potensi sektor maritim terus berkembang.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, berdasarkan laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit kemaritiman sebesar Rp67,3 triliun atau sekitar 1,85% dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp3.561 triliun.
“Sementara itu kredit macet juga semakin besar, apakah memang betul-betul nelayan ini untuk cari ikan atau yang lain. Tetapi kita juga melihat kemaritiman tidak hanya nelayan kecil tetapi industri besar,” ujarnya saat acara Focus Group Discussion OJK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, kemarin. Dari sisi pasar modal, lanjut dia, jumlah pendanaan sektor maritim masih minim. Dari total nilai penerbitan efek yang tercatat Rp1.092 triliun, sektor maritim hanya mendapatkan Rp9 triliun.
“Dari sektor pasar modal, hingga September 2014, baru tercatat 17 emiten di sektor kemaritimandari total845emiten, yang memperoleh pendanaan dari pasar modal lebih dari Rp9 triliun. Kira-kira hanya sebesar 0,8% dari total nilai penerbitan efek,” papar Muliaman. Untuk itu, pihaknya berharap jumlah penyaluran kredit dan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku ekonomi bidang kemaritiman harus segera ditingkatkan. “Masih perlu ditingkatkan lagi, supaya potensi kelautan bisa memberikan manfaat yang semakin besar kepada seluruh masyarakat,” tukasnya.
Sebagai langkah awal, lanjut Muliaman, mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri kemaritiman, termasuk industri jasa keuangan agar membangun persepsi yang harmonis dalam rangka mewujudkan kedaulatan kemaritiman, termasuk dengan regulator. “Nanti mungkin saya bentuk semacam subgrup jadi biar kalau ada bank yang tertarik seperti masalah pembiayaan perahu, tapi nanti kita lihat saja. Dan intinya kita akan pertemukan pelaku usaha dengan bank yang bersangkutan,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada beberapa kelemahan pada sektor kemaritiman salah satunya praktik pencurian ikan. Dia menjelaskan, meskipun Indonesia punya laut nomor dua terpanjang di dunia, ekspor Indonesia nomor lima di ASEAN. Menurutnya, Indonesia tidak mampu berbuat banyak untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan karena maraknya praktik bongkar muat.
“Saya berharap Indonesia menggunakan kesempatan itu (karena punya laut terpanjang), tapi momentum itu hilang begitu saja. Angka ekspor Indonesia melonjak begitu tinggi, tapi bukan hasil Indonesia. Pengusaha Indonesia bawa barang China ke Amerika Serikat,” ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 potensi produksi perikanan Indonesia adalah terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton per tahun. Akan tetapi, baru sekitar 15,2 juta ton atau sekitar 23% yang dimanfaatkan.
“Jadi masih sangat besar potensi di bidang kelautan, khususnya perikanan yang dapat dibiayai oleh industri keuangan kita,” tambah Susi. Pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan berupaya meningkatkan industri maritim nasional. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir mengaku, kelautan Indonesia memiliki bentuk program yang bisa dimanfaatkan untuk nelayan tangkap maupun pesisir.
Nantinya di program-program itu bisa dilaksanakan segera, apalagi kalau ada dukungan dan bantuan dari pemerintah- pemerintah daerah maupun kementerian. “Kalau ada permasalahan-permasalahan nanti saya yakin kami jauh lebih mudah berdiskusi dengan beliau,” ujarnya.
Kunthi fahmar sandy
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan, berdasarkan laporan industri perbankan per September 2014, jumlah kredit kemaritiman sebesar Rp67,3 triliun atau sekitar 1,85% dari total keseluruhan kredit perbankan sebesar Rp3.561 triliun.
“Sementara itu kredit macet juga semakin besar, apakah memang betul-betul nelayan ini untuk cari ikan atau yang lain. Tetapi kita juga melihat kemaritiman tidak hanya nelayan kecil tetapi industri besar,” ujarnya saat acara Focus Group Discussion OJK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, kemarin. Dari sisi pasar modal, lanjut dia, jumlah pendanaan sektor maritim masih minim. Dari total nilai penerbitan efek yang tercatat Rp1.092 triliun, sektor maritim hanya mendapatkan Rp9 triliun.
“Dari sektor pasar modal, hingga September 2014, baru tercatat 17 emiten di sektor kemaritimandari total845emiten, yang memperoleh pendanaan dari pasar modal lebih dari Rp9 triliun. Kira-kira hanya sebesar 0,8% dari total nilai penerbitan efek,” papar Muliaman. Untuk itu, pihaknya berharap jumlah penyaluran kredit dan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku ekonomi bidang kemaritiman harus segera ditingkatkan. “Masih perlu ditingkatkan lagi, supaya potensi kelautan bisa memberikan manfaat yang semakin besar kepada seluruh masyarakat,” tukasnya.
Sebagai langkah awal, lanjut Muliaman, mengajak seluruh pemangku kepentingan di industri kemaritiman, termasuk industri jasa keuangan agar membangun persepsi yang harmonis dalam rangka mewujudkan kedaulatan kemaritiman, termasuk dengan regulator. “Nanti mungkin saya bentuk semacam subgrup jadi biar kalau ada bank yang tertarik seperti masalah pembiayaan perahu, tapi nanti kita lihat saja. Dan intinya kita akan pertemukan pelaku usaha dengan bank yang bersangkutan,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan ada beberapa kelemahan pada sektor kemaritiman salah satunya praktik pencurian ikan. Dia menjelaskan, meskipun Indonesia punya laut nomor dua terpanjang di dunia, ekspor Indonesia nomor lima di ASEAN. Menurutnya, Indonesia tidak mampu berbuat banyak untuk meningkatkan nilai ekspor produk perikanan karena maraknya praktik bongkar muat.
“Saya berharap Indonesia menggunakan kesempatan itu (karena punya laut terpanjang), tapi momentum itu hilang begitu saja. Angka ekspor Indonesia melonjak begitu tinggi, tapi bukan hasil Indonesia. Pengusaha Indonesia bawa barang China ke Amerika Serikat,” ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 potensi produksi perikanan Indonesia adalah terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton per tahun. Akan tetapi, baru sekitar 15,2 juta ton atau sekitar 23% yang dimanfaatkan.
“Jadi masih sangat besar potensi di bidang kelautan, khususnya perikanan yang dapat dibiayai oleh industri keuangan kita,” tambah Susi. Pihaknya berharap seluruh pemangku kepentingan berupaya meningkatkan industri maritim nasional. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sofyan Basir mengaku, kelautan Indonesia memiliki bentuk program yang bisa dimanfaatkan untuk nelayan tangkap maupun pesisir.
Nantinya di program-program itu bisa dilaksanakan segera, apalagi kalau ada dukungan dan bantuan dari pemerintah- pemerintah daerah maupun kementerian. “Kalau ada permasalahan-permasalahan nanti saya yakin kami jauh lebih mudah berdiskusi dengan beliau,” ujarnya.
Kunthi fahmar sandy
(ars)
