Kepala Daerah di Sumsel Dituntut Perhatikan UKM
Kepala Daerah di Sumsel Dituntut Perhatikan UKM
A
A
A
PALEMBANG - Forum tenaga pendamping Usaha Kecil, Mikro (UKM) yang membentuk Klinik UKM Sumsel mendesak tiap kepala daerah dalam kabupaten dan kota di Sumsel untuk berperan aktif dalam pengembangan UKM.
Hal ini sangat diperlukan bagi kelangsungan kemajuan UKM masing-masing daerah.
"Kami menilai selama ini kepala daerah di kabupaten dan kota di Sumsel belum sepenuhnya memperhatikan UKM. Bahkan tak jarang kepala daerah justru mematikan UKM. Seperti lahan kopi dialihkan untuk berkebun karet, sawit dan lainnya," kata Ketua Forum Tenaga Pendamping UKM Sumsel, Salama Sri Astuti, Jumat (28/11/2014).
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota dapat membuat regulasi untuk perlindungan pelaku usaha dengan mendirikan bisnis center development.
Keberadaan bisnis center development di tiap kabupaten dan kota itu dapat berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi, konsultasi, layanan mengenai produk dan lainnya yang berguna bagi pelaku UKM.
Langkah mendirikan bisnis center development tersebut untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan usaha pelaku UMK. Termasuk menghadapi Masyarakat Economic ASEAN (MEA) 2015.
"Saat ini kami hanya mendampingi 300 UKM di Sumsel dengan dibantu 35 tenaga pendamping. Melalui forum ini juga, kami harap pelaku UKM dapat naik kelas dan produk diterima pasar," ujarnya.
Untuk menjadi tenaga pendamping, banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk harus memiliki 12 sertifikasi kompetensi dari Kemenko UMKM.
Fungsi dari tenaga pendamping ini untuk mendiagnosa permasalahan yang dihadapi UKM hingga memberikan solusi.
Menurutnya, siapapun pelaku usaha boleh datang ke bisnis center development, layaknya seorang dokter yang akan memeriksa pasien.
Pihaknya, mengakui, secara kuantitas tenaga pendamping belum cukup untuk mendampingi banyak pelaku usaha. Idealnya satu tenaga mendampingi lima UKM.
"Kami juga kesulitan mencari tenaga pendamping menginggat tugas yang diemban cukup berat. Sementara di Sumsel ini ada dua juta pelaku UMK," jelasnya.
Hal ini sangat diperlukan bagi kelangsungan kemajuan UKM masing-masing daerah.
"Kami menilai selama ini kepala daerah di kabupaten dan kota di Sumsel belum sepenuhnya memperhatikan UKM. Bahkan tak jarang kepala daerah justru mematikan UKM. Seperti lahan kopi dialihkan untuk berkebun karet, sawit dan lainnya," kata Ketua Forum Tenaga Pendamping UKM Sumsel, Salama Sri Astuti, Jumat (28/11/2014).
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah kabupaten dan kota dapat membuat regulasi untuk perlindungan pelaku usaha dengan mendirikan bisnis center development.
Keberadaan bisnis center development di tiap kabupaten dan kota itu dapat berfungsi sebagai tempat penyampaian informasi, konsultasi, layanan mengenai produk dan lainnya yang berguna bagi pelaku UKM.
Langkah mendirikan bisnis center development tersebut untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan usaha pelaku UMK. Termasuk menghadapi Masyarakat Economic ASEAN (MEA) 2015.
"Saat ini kami hanya mendampingi 300 UKM di Sumsel dengan dibantu 35 tenaga pendamping. Melalui forum ini juga, kami harap pelaku UKM dapat naik kelas dan produk diterima pasar," ujarnya.
Untuk menjadi tenaga pendamping, banyak hal yang harus dipenuhi, termasuk harus memiliki 12 sertifikasi kompetensi dari Kemenko UMKM.
Fungsi dari tenaga pendamping ini untuk mendiagnosa permasalahan yang dihadapi UKM hingga memberikan solusi.
Menurutnya, siapapun pelaku usaha boleh datang ke bisnis center development, layaknya seorang dokter yang akan memeriksa pasien.
Pihaknya, mengakui, secara kuantitas tenaga pendamping belum cukup untuk mendampingi banyak pelaku usaha. Idealnya satu tenaga mendampingi lima UKM.
"Kami juga kesulitan mencari tenaga pendamping menginggat tugas yang diemban cukup berat. Sementara di Sumsel ini ada dua juta pelaku UMK," jelasnya.
(izz)
Explore More