Pelindo IV Bangun Kawasan Terpadu MNP Rp1,5 T

MAKASSAR - PT Pelindo IV Makassar merespon cepat rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembangkan konsep tol laut demi memaksimalkan pemanfaatan potensi kelautan Indonesia.

Tak tanggung-tanggung demi memuluskan langkah tersebut, PT Pelindo IV menyediakan fasilitas tol laut dengan membangun Makassar New Port (MNP) total investasi Rp1,5 triliun.

Konsep MNP ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2013, jauh sebelum program tol laut digaungkan Jokowi. Namun, terkendala izin dari pemerintah pusat terkait izin aktivitas teknis.

Rencananya, proyek MNP akan dibangun tahun depan dengan memanfaatkan lahan seluas 16 hektare dengan mereklamasi laut mulai dari kantor Pelindo IV, tepatnya di depan pulau Gusung hingga ke lokasi pabrik Industri Kapal Indonesia (IKI).

Direktur Keuangan Pelindo IV Budi Revianto mengatakan, dari total 16 ha lahan yang disiapkan, nantinya pada 2015 lokasi pengerjaan dilakukan pada tahap I dengan phase pertama mereklamasi lahan seluas 320 meter persegi.

Kawasan ini rencananya akan dimanfaatkan untuk bongkar muat peti kemas berkapasitas 1 juta teus dengan target pengerjaan lahan ini selama tiga tahun atau rampung di 2015.

"Dari total Rp1,5 triliun yang disiapkan untuk membangun kawasan terpadu MNP sebesar Rp300 miliar dialokasikan untuk phase pertama. Sisanya, akan dipakai membangun sejumlah fasilitas pendukung di pelabuhan," ujarnya, Jumat (28/11/2014).

Sementara, untuk kesiapan dana sendiri dari total investasi yang disiapkan rencananya baru akan diajukan pinjaman ke bank sebesar Rp600 miliar dan sisanya setelah proyek phase pertama kelar.

Dia menjelaskan, kawasan terpadu MNP tidak hanya aktivitas terminal bongkar muat peti kemas, tapi juga menyiapkan fasilitas berupa pergudangan industri kecil, power plant kapasitas 15 MW serta gudang khusus menampung barang-barang yang siap ekspor.

Budi, sapaan akrabnya menuturkan, tak hanya lokasi laut yang direklamasi, beberapa sarana akses jalan lainnya juga dibebaskan. Utamanya di jalan galangan kapal dengan anggaran Rp100 miliar melalui bantuan pemkot dan pemprov.

"Ke dalam laut yang akan direklamasi sekitar 24 meter yang nantinya dapat dilabuhi kapal berkapasitas 1.600 ton sampai 3.000 ton, sehingga waiting time atau waktu berlabuh kapal dipastikan tidak akan ditemukan atau zero," tuturnya.

Jika ini terealisasi, maka pengusaha tidak akan mengeluhkan biaya operasional tambahan ketika melakukan bongkar muat barang, sebab tidak ditemukan adanya antrean kapal.