Pemerintah Beri Penugasan ke BUMN
Senin, 01 Desember 2014 - 12:43 WIB
Pemerintah Beri Penugasan ke BUMN
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan penugasan kepada BUMN untuk mengelola bendungan multipurpose untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Pada 2015 PLTA yang akan dibangun melalui pemanfaatan bendungan multipurpose sebanyak 33 PLTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) Basuki Hadimoeljono mengatakan saat ini bendungan yang bersifat multipurpose tengah disiapkan.
“Kalau multipurpose bisa untuk pengelolaan air dan menghasilkan listrik. Dari sisi investasi kita lihat, skema apa yang bisa diterapkan tinggal melakukan supervisi,” ujar dia di Jakarta akhir pekan lalu. Terkait biaya, dia mengatakan tidak akan ada cost of run yang ditanggung pemerintah. Namun, pembiayaan dari sisi pemerintah akan tetap ada, yang diambil dari dana viability gap fund (VGF) atau dana pendamping.
“Misalnya untuk pembangunan tol, skema kira-kira akan diterapkan hampir sama dengan skema untuk pembangunan jalan tol. Hanya, perlu satu tahunan untuk mengerjakan itu sebab bendungannya sudah ada. Sekarang lagi dikaji dari sisi investasinya,” ujar dia. Basuki mengatakan, pembangunan PLTA melalui bendungan multipurpose dinilai cukup menguntungkan dari sisi investasi.
Dia memisalkan. Pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk membangun bendungan multipurpose tersebut, untuk selanjutnya dikelola BUMN maupun swasta lain yang berminat. “PLN misalnya bisa masuk di situ melakukan pengelolaan PLTA, dengan membayar biaya konsesikepada BUMNpembangun. Macam-macamlah skema, yang pasti internal rate of return bisa kembali,” pungkasnya.
Penugasan kepada BUMN tersebut, kata dia, dilakukan melalui peraturan presiden (perpres), seperti halnya yang dilakukan untuk proyek tol Trans Sumatera.
Ichsan amin
Pada 2015 PLTA yang akan dibangun melalui pemanfaatan bendungan multipurpose sebanyak 33 PLTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) Basuki Hadimoeljono mengatakan saat ini bendungan yang bersifat multipurpose tengah disiapkan.
“Kalau multipurpose bisa untuk pengelolaan air dan menghasilkan listrik. Dari sisi investasi kita lihat, skema apa yang bisa diterapkan tinggal melakukan supervisi,” ujar dia di Jakarta akhir pekan lalu. Terkait biaya, dia mengatakan tidak akan ada cost of run yang ditanggung pemerintah. Namun, pembiayaan dari sisi pemerintah akan tetap ada, yang diambil dari dana viability gap fund (VGF) atau dana pendamping.
“Misalnya untuk pembangunan tol, skema kira-kira akan diterapkan hampir sama dengan skema untuk pembangunan jalan tol. Hanya, perlu satu tahunan untuk mengerjakan itu sebab bendungannya sudah ada. Sekarang lagi dikaji dari sisi investasinya,” ujar dia. Basuki mengatakan, pembangunan PLTA melalui bendungan multipurpose dinilai cukup menguntungkan dari sisi investasi.
Dia memisalkan. Pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk membangun bendungan multipurpose tersebut, untuk selanjutnya dikelola BUMN maupun swasta lain yang berminat. “PLN misalnya bisa masuk di situ melakukan pengelolaan PLTA, dengan membayar biaya konsesikepada BUMNpembangun. Macam-macamlah skema, yang pasti internal rate of return bisa kembali,” pungkasnya.
Penugasan kepada BUMN tersebut, kata dia, dilakukan melalui peraturan presiden (perpres), seperti halnya yang dilakukan untuk proyek tol Trans Sumatera.
Ichsan amin
(ars)
