Pertamina Berkomitmen Tingkatkan Produksi Gas
Pertamina Berkomitmen Tingkatkan Produksi Gas
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bertekad terus mengembangkan produksi gas. Apalagi, pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi permintaan produksi gas dalam negeri meningkat.
Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, Pertamina telah melakukan pengamatan terkait harga jual gas yang jauh lebih murah dibanding BBM. Untuk itu, pihaknya akan mencoba memaksimalkan produksi gas domestik untuk konsumsi masyarakat.
“Saat ini pemerintah gencar melakukan kampanye konversi BBM ke BBG di berbagai kota di Indonesia. Dengan begitu, kami memperkirakan konsumsi gas Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya,” ujar dia dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin.
Saat ini produksi minyak dan gas Pertamina mencapai 462 juta barel per hari. Produksi gas domestik Pertamina terus meningkat semenjak 2011 sebesar 111% dari proyeksi awal. Namun, persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai hak impor gas. Hak impor gas seharusnya dipegang oleh satu badan yang memiliki hak atas pengelolaan sumber daya migas nasional dalam hal ini Pertamina.
“Ini bukan dianggap sebagai tindak monopoli melainkan dalam usaha mengontrol dan mengurangi ketergantungan impor gas untuk konsumsi dalam negeri,” ujar dia. Menurutnya, sekalipun saat ini ada lini blok migas yang menjadi tulang punggung gas nasional, namun kemungkinan kesenjangan pasokan dan permintaan dapat membuat Indonesia harus melakukan impor gas. Impor gas harus dikontrol oleh Pertamina untuk menghindari permainan harga yang dapat melahirkan mafia gas di masa depan.
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus di bidang migas. Dalam jangka pendek, demi menyediakan energi untuk konsumsi masyarakat dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah harus mencari energi alternatif seperti gas.
Sementera, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, tradertrader migas sebaiknya dihapuskan dan membuat sistem pembelian minyak secara business to business. Selain itu, pemerintah harus bisa memberantas mafia migas seperti yang ramai diperbincangkan sejumlah kalangan.
Dia menyinyalir, krisis listrik di beberapa daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan selama tujuh tahun terakhir akibat praktik korupsi dan mafia migas yang melibatkan mantan bupati setempat. Mamit menilai, praktik tersebut akibat hak alokasi gas BUMD setempat diselewengkan oleh para pemburu rente.
Yanto kusdiantono
Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, Pertamina telah melakukan pengamatan terkait harga jual gas yang jauh lebih murah dibanding BBM. Untuk itu, pihaknya akan mencoba memaksimalkan produksi gas domestik untuk konsumsi masyarakat.
“Saat ini pemerintah gencar melakukan kampanye konversi BBM ke BBG di berbagai kota di Indonesia. Dengan begitu, kami memperkirakan konsumsi gas Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya,” ujar dia dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin.
Saat ini produksi minyak dan gas Pertamina mencapai 462 juta barel per hari. Produksi gas domestik Pertamina terus meningkat semenjak 2011 sebesar 111% dari proyeksi awal. Namun, persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai hak impor gas. Hak impor gas seharusnya dipegang oleh satu badan yang memiliki hak atas pengelolaan sumber daya migas nasional dalam hal ini Pertamina.
“Ini bukan dianggap sebagai tindak monopoli melainkan dalam usaha mengontrol dan mengurangi ketergantungan impor gas untuk konsumsi dalam negeri,” ujar dia. Menurutnya, sekalipun saat ini ada lini blok migas yang menjadi tulang punggung gas nasional, namun kemungkinan kesenjangan pasokan dan permintaan dapat membuat Indonesia harus melakukan impor gas. Impor gas harus dikontrol oleh Pertamina untuk menghindari permainan harga yang dapat melahirkan mafia gas di masa depan.
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian khusus di bidang migas. Dalam jangka pendek, demi menyediakan energi untuk konsumsi masyarakat dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah harus mencari energi alternatif seperti gas.
Sementera, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, tradertrader migas sebaiknya dihapuskan dan membuat sistem pembelian minyak secara business to business. Selain itu, pemerintah harus bisa memberantas mafia migas seperti yang ramai diperbincangkan sejumlah kalangan.
Dia menyinyalir, krisis listrik di beberapa daerah seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan selama tujuh tahun terakhir akibat praktik korupsi dan mafia migas yang melibatkan mantan bupati setempat. Mamit menilai, praktik tersebut akibat hak alokasi gas BUMD setempat diselewengkan oleh para pemburu rente.
Yanto kusdiantono
(bbg)
Explore More