Pemerintah Turut Andil Kerugian Akibat Mafia Migas

JAKARTA - Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mensinyalir adanya andil pemerintah dalam kerugian yang dibebankan kepada negara akibat mafia migas di sektor energi nasional.

Dia mengemukakan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai ekonom Faisal Basri seharusnya mereformasi cara kerja pemerintah dan DPR.

"Jangan-jangan yang perlu direformasi justru cara kerja pemerintah dan DPR-nya. Banyak penyelewengan cost recovery karena lambatnya perizinan," ujarnya dalam acara Talk Show Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Menurut Komaidi, kerugian negara yang selama ini digembar-gemborkan akibat mafia migas sebagian besar andil dari ketidaktepatan dan kurang cepatnya kerja pemerintah.

"Kalau ada pembenahan tata kelola hulu hilir, ini wacana 15-20 tahun lalu. Mengenai kilang enggak ditambah, karena marginnya kecil. Kalau tidak diberi insentif investor tidak akan masuk. Hal seperti ini harus sampai ke publik secara seimbang," jelasnya.

Dia menambahkan, memberantas mafia sangat sulit. Sebab, mafia migas layaknya udara yang tidak terwujud bentuknya, namun diyakini ada.

"Wujud sebenarnya mafia itu agak sulit. Seperti kita bicara adanya udara. Bentuknya sulit. Yang perlu kita cermati, informasi ke publik itu simpang siur. Media terbelah jadi dua. Saya kira ini akan jadi pendidikan buruk bagi masyarakat," tandasnya.