Kadinda Diminta Dorong UMKM agar Bankable
Minggu, 07 Desember 2014 - 19:16 WIB
Kadinda Diminta Dorong UMKM agar Bankable
A
A
A
BATAM - Kadin Indonesia meminta seluruh Kadin daerah (Kadinda) di Tanah Air untuk memasukkan konsep mendorong UMKM agar bankable dalam program kerjanya, di samping penyusunan konsep kemaritiman.
Ketua Komite Tetap Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Rahmat Junaidi mengungkapkan organisasi pengusaha tersebut mengamati mayoritas UMKM di daerah hingga saat ini belum bankable sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Kesulitan itu akhirnya berujung membuat UMKM memiliki akses terbatas kepada lembaga perbankan sehingga terkendala dalam peningkatan produktivtas dan daya saing.
"Ada beberapa yang Kadin Indonesia dorong program kerja Kadinda termasuk masalah kemaritiman dan masalah UMKM. Salah satu yang kami sampaikan kepada Kadinda tentang bagaimana UMKM itu bisa bankable," ujarnya di sela-sela Musprov Kadin Kepri III di Batam, akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan Kadin daerah memiliki peran untuk memberikan jaminan kepada perbankan bahwa produk UMKM yang dihasilkan memiliki daya saing.
Kadin daerah perlu menyusun konsep sekaligus menjalin komunikasi dengan perbankan sebagai bentuk jaminan UMKM menjadi bankable.
"UMKM dari sisi brand sudah bagus, tapi apa jaminannya bank mau memberi pinjamanm itu yang belum terselesaikan. Kadin daerah perlu bicara dengan bankir. Contohnya di Jatim, pengusaha-pengusaha UMKM di jamin oleh Kadinnya," ujarnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM sekitar 70% atau sekitar 38,19 juta UMKM di Indonesia belum layak mendapatkan akses pembiayaan perbankan alias belum bankable. Sementara jumlah UMKM di Tanah Air tercatat sebanyak 56,2 juta. Data itu juga mencatat hanya 4.898 UMKM yang sudah mendapatkan pinjaman dari perbankan dan layak go public.
Di samping penyokong UMKM, Rahmat Junaidi juga meminta Kadin daerah untuk menetapkan program kerja yang berorientasi kemaritiman.
"Harus dimulai hal-hal kecil yang dilakukan Kadin untuk kemaritiman, di Batam sudah ada pengembangan perikanan air tawar dengan pembibitan bawal bintang. Kadin harus bikin pilot projectnya," ujar dia.
Rahmat juga melanjutkan Kadin Indonesia akan membawa program kerja mengembalikan ekonomi maritim dalam Rapimnas yang akan di gelar 8-9 Desember 2014 di Jakarta. Seluruh Kadinda akan hadir untuk menyamakan visi tersebut. Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir dalam Rapimnas tersebut sekaligus dihadiri 14 Kementerian.
"Pokok pikiran setiap program kerja Kadinda akan disampaikan dalam Rapimnas, jadi sangat penting bagi Kadinda untuk menetapkan program kerja lima tahun," ujarnya.
Ketua Kadin Kepri periode 2014-2019 yang baru saja terpilih secara aklamasi akhir pekan lalu, Ahmad Maaruf Maulana mengungkapkan pihaknya akan fokus mengembangkan program kerja yang memperkuat sektor maritim dan pengembangan UMKM.
"Misi prioritas saya adalah menguatkan poros maritim dan sektor UMKM di Kepri. Saya juga akan mendorong revolusi ekonomi Kepri dan ciptakan iklim usaha yang kondusif," ujarnya.
Sementara itu. Gubernur Kepri M Sani menyampaikan harapannya kepada Kadin Kepri di bawah Maaruf agar bisa menyusun program kerja yang berorientasi pada sektor kemaritiman.
Dukungan program kerja Kadin sebagai mitra pemerintah, lanjut Sani dibutuhkan untuk mendorong gagasan kemaritiman Presiden Jokowi yang saat ini sedang gencar dikampanyekan. Apalagi, Kepri adalah salah satu provinsi yang wilayahnya sebagian besar adalah laut.
"Saya minta Kadin berpikir bagaimana industri perikanan bisa ada di Kepri. Bagaimana potensi perikanan di Kepri dapat diangkat ke permukaan," kata dia.
Ketua Komite Tetap Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia Rahmat Junaidi mengungkapkan organisasi pengusaha tersebut mengamati mayoritas UMKM di daerah hingga saat ini belum bankable sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan.
Kesulitan itu akhirnya berujung membuat UMKM memiliki akses terbatas kepada lembaga perbankan sehingga terkendala dalam peningkatan produktivtas dan daya saing.
"Ada beberapa yang Kadin Indonesia dorong program kerja Kadinda termasuk masalah kemaritiman dan masalah UMKM. Salah satu yang kami sampaikan kepada Kadinda tentang bagaimana UMKM itu bisa bankable," ujarnya di sela-sela Musprov Kadin Kepri III di Batam, akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan Kadin daerah memiliki peran untuk memberikan jaminan kepada perbankan bahwa produk UMKM yang dihasilkan memiliki daya saing.
Kadin daerah perlu menyusun konsep sekaligus menjalin komunikasi dengan perbankan sebagai bentuk jaminan UMKM menjadi bankable.
"UMKM dari sisi brand sudah bagus, tapi apa jaminannya bank mau memberi pinjamanm itu yang belum terselesaikan. Kadin daerah perlu bicara dengan bankir. Contohnya di Jatim, pengusaha-pengusaha UMKM di jamin oleh Kadinnya," ujarnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM sekitar 70% atau sekitar 38,19 juta UMKM di Indonesia belum layak mendapatkan akses pembiayaan perbankan alias belum bankable. Sementara jumlah UMKM di Tanah Air tercatat sebanyak 56,2 juta. Data itu juga mencatat hanya 4.898 UMKM yang sudah mendapatkan pinjaman dari perbankan dan layak go public.
Di samping penyokong UMKM, Rahmat Junaidi juga meminta Kadin daerah untuk menetapkan program kerja yang berorientasi kemaritiman.
"Harus dimulai hal-hal kecil yang dilakukan Kadin untuk kemaritiman, di Batam sudah ada pengembangan perikanan air tawar dengan pembibitan bawal bintang. Kadin harus bikin pilot projectnya," ujar dia.
Rahmat juga melanjutkan Kadin Indonesia akan membawa program kerja mengembalikan ekonomi maritim dalam Rapimnas yang akan di gelar 8-9 Desember 2014 di Jakarta. Seluruh Kadinda akan hadir untuk menyamakan visi tersebut. Rencananya Presiden Joko Widodo akan hadir dalam Rapimnas tersebut sekaligus dihadiri 14 Kementerian.
"Pokok pikiran setiap program kerja Kadinda akan disampaikan dalam Rapimnas, jadi sangat penting bagi Kadinda untuk menetapkan program kerja lima tahun," ujarnya.
Ketua Kadin Kepri periode 2014-2019 yang baru saja terpilih secara aklamasi akhir pekan lalu, Ahmad Maaruf Maulana mengungkapkan pihaknya akan fokus mengembangkan program kerja yang memperkuat sektor maritim dan pengembangan UMKM.
"Misi prioritas saya adalah menguatkan poros maritim dan sektor UMKM di Kepri. Saya juga akan mendorong revolusi ekonomi Kepri dan ciptakan iklim usaha yang kondusif," ujarnya.
Sementara itu. Gubernur Kepri M Sani menyampaikan harapannya kepada Kadin Kepri di bawah Maaruf agar bisa menyusun program kerja yang berorientasi pada sektor kemaritiman.
Dukungan program kerja Kadin sebagai mitra pemerintah, lanjut Sani dibutuhkan untuk mendorong gagasan kemaritiman Presiden Jokowi yang saat ini sedang gencar dikampanyekan. Apalagi, Kepri adalah salah satu provinsi yang wilayahnya sebagian besar adalah laut.
"Saya minta Kadin berpikir bagaimana industri perikanan bisa ada di Kepri. Bagaimana potensi perikanan di Kepri dapat diangkat ke permukaan," kata dia.
(gpr)
Lihat Juga :
