Pemerintah Janji Urai Krisis Listrik di Perbatasan
Pemerintah Janji Urai Krisis Listrik di Perbatasan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menargetkan sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-70, krisis listrik di sejumlah daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil sudah tuntas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan, sejumlah 47 titik daerah perbatasan dan pulau terpencil masih mengalami defisit listrik, sehingga Presiden Joko Widodo meminta kepada segenap jajarannya, salah satunya Kementerian ESDM untuk segera menuntaskan masalah ini.
"Presiden ingin di Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 tidak ada titik yang gelap. Jangan sampai negara tetangga terang, kita masih gelap," kata dia usai rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) membahas krisis listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, (18/12/2014).
Menurut Sudirman, Kementerian Keuangan telah memberikan ruang fiskal untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berskala kecil guna mengurai krisis listrik. Adapun kapasitas listrik yang dibutuhkan sekitar 60 megawatt (MW).
"Kenyataannya berbagai titik tersebut tidak mungkin tidak menggunakan BBM (bahan bakar minyak). Pesannya boleh menggunakan BBM tapi secara bertahap harus menggunakan energi lain," kata dia.
Terkait penugasan mengurai krisis listrik ini, Sudirman menuturkan, setiap lembaga telah dibagi tugas masing-
masing. PT PLN (persero) sebagai pelaksana sudah dikasih eksemplar mengatasi pasokan listrik.
"Kementerian tugasnya menyederhanakan perizinan, prosedur, dan standarisasi," kata dia.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menjelaskan, anggaran yang digelontorkan untuk membangun pembangkit dan distribusi sebesar Rp1 triliun. Sementara kapasitas 60 MW tersebar di seluruh titik.
"Setiap wilayah berbeda-beda, ada yang kapasitasnya 1 MW, 0,5 MW sesuai dengan wilayah masing-masing," jelas Jarman.
Jarman menuturkan, untuk mengatasi bottle neck di titik-titik tersebut, Menteri ESDM telah membentuk tim percepatan agar masalah krisis listrik ini segera terselesaikan, sehingga rasio elektrifikasi merata hingga pulau-pulau terluar.
"Masalah utama adalah pasokan dan demand tidak sesuai, lebih besar demand-nya. Bagaimana mengatasi, ini yang sedang kita terus lakukan," ungkap Jarman.
Jarman mengaku, untuk mengurai defisit listrik tidak mudah, sehingga dalam jangka pendek akan dibangun pembangkit dengan menggunakan BBM. Namun demikian, perlu langkah jangka panjang untuk tidak menggunakan BBM.
"Meskipun pakai BBM tapi secara volume turun dari tahun ke tahun. PLTD kecil di situ termasuk pemakaian BBM, kemudian di-upgrade dengan energi lain," kata dia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan, sejumlah 47 titik daerah perbatasan dan pulau terpencil masih mengalami defisit listrik, sehingga Presiden Joko Widodo meminta kepada segenap jajarannya, salah satunya Kementerian ESDM untuk segera menuntaskan masalah ini.
"Presiden ingin di Ulang Tahun Kemerdekaan ke-70 tidak ada titik yang gelap. Jangan sampai negara tetangga terang, kita masih gelap," kata dia usai rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN) membahas krisis listrik di Kementerian ESDM, Jakarta, (18/12/2014).
Menurut Sudirman, Kementerian Keuangan telah memberikan ruang fiskal untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berskala kecil guna mengurai krisis listrik. Adapun kapasitas listrik yang dibutuhkan sekitar 60 megawatt (MW).
"Kenyataannya berbagai titik tersebut tidak mungkin tidak menggunakan BBM (bahan bakar minyak). Pesannya boleh menggunakan BBM tapi secara bertahap harus menggunakan energi lain," kata dia.
Terkait penugasan mengurai krisis listrik ini, Sudirman menuturkan, setiap lembaga telah dibagi tugas masing-
masing. PT PLN (persero) sebagai pelaksana sudah dikasih eksemplar mengatasi pasokan listrik.
"Kementerian tugasnya menyederhanakan perizinan, prosedur, dan standarisasi," kata dia.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menjelaskan, anggaran yang digelontorkan untuk membangun pembangkit dan distribusi sebesar Rp1 triliun. Sementara kapasitas 60 MW tersebar di seluruh titik.
"Setiap wilayah berbeda-beda, ada yang kapasitasnya 1 MW, 0,5 MW sesuai dengan wilayah masing-masing," jelas Jarman.
Jarman menuturkan, untuk mengatasi bottle neck di titik-titik tersebut, Menteri ESDM telah membentuk tim percepatan agar masalah krisis listrik ini segera terselesaikan, sehingga rasio elektrifikasi merata hingga pulau-pulau terluar.
"Masalah utama adalah pasokan dan demand tidak sesuai, lebih besar demand-nya. Bagaimana mengatasi, ini yang sedang kita terus lakukan," ungkap Jarman.
Jarman mengaku, untuk mengurai defisit listrik tidak mudah, sehingga dalam jangka pendek akan dibangun pembangkit dengan menggunakan BBM. Namun demikian, perlu langkah jangka panjang untuk tidak menggunakan BBM.
"Meskipun pakai BBM tapi secara volume turun dari tahun ke tahun. PLTD kecil di situ termasuk pemakaian BBM, kemudian di-upgrade dengan energi lain," kata dia.
(rna)
Explore More