Pemerintah Diminta Transparan Revitalisasi Industri Galangan
Senin, 22 Desember 2014 - 07:16 WIB
Pemerintah Diminta Transparan Revitalisasi Industri Galangan
A
A
A
JAKARTA - Kalangan usaha galangan kapal melalui Ikatan Perusahaan Kapal Nasional dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) kembali meminta pemerintah transparan dalam revitalisasi industri galangan di Tanah Air.
Ketua Umum Iperindo, Eddy Kurniawan Logam mengaku bingung dengan rencana pemerintah dalam menerapkan program tol laut. Padahal, rencana tol laut merupakan konsep yang brilian.
"Tapi, penerapan juga harus memberikan dampak kepada kita terutama di dalam negeri. Apalagi, ada anggaran revitalisasi industri galangan senilai Rp10 triliun. Anggaran itu kepada siapa peruntukannya?" ujar Eddy kepada Sindo, Minggu (21/12/2014).
"Syukur-syukur kalau sasarannya tepat. Tapi, kalau tidak jelas begini, konsepnya saja yang bagus," lanjutnya.
Menurut Eddy, pemerintah harus transparan, paling tidak berkoordinasi bersama kalangan usaha pelayaran nasional.
"Kami ini sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah, misalnya dalam hal bebas PPn, atau insentif lain menurunkan komponen impor kapal. Itu diperlukan agar galangan kapal nasional bisa bersaing dengan galangan kapal luar negeri yang saat ini kita sudah sedemikian tertinggal," terangnya.
Dia menambahkan, transparansi pemerintah dalam rangka revitalisasi industri galangan senilai Rp10 triliun diperlukan, sebab, insentif selama ini yang dikeluhkan kalangan usaha pelayaran khususnya galangan kapal ada pada biaya bea masuk yang tinggi (5%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) komponen impor produksi kapal.
"Kenapa dibutuhkan transparansi, sebab insentif terkait revitalisasi galangan itu bisa pengalihannya ke situ (PPN-BM). Makanya, kami berharap pemerintah transparan. Lagi-lagi perlu ditegaskan jangan sampai salah sasaran," tandasnya.
Sebagai informasi, pertumbuhan produksi galangan kapal Indonesia kian surut. China memimpin sebagai produksi kapal terbesar tahun ini dengan jumlah 45 juta ton, disusul Jepang dan Korea.
Sementara Filipina berada di urutan kelima dengan jumlah produksi kapal sebanyak 4,6 juta tol serta Vietnam di urutan kedelapan dengan produksi kapal 1,6 juta ton. Indonesia berada jauh dari negara-negara tersebut dengan jumlah produksi kapal 200 ribu ton.
Ketua Umum Iperindo, Eddy Kurniawan Logam mengaku bingung dengan rencana pemerintah dalam menerapkan program tol laut. Padahal, rencana tol laut merupakan konsep yang brilian.
"Tapi, penerapan juga harus memberikan dampak kepada kita terutama di dalam negeri. Apalagi, ada anggaran revitalisasi industri galangan senilai Rp10 triliun. Anggaran itu kepada siapa peruntukannya?" ujar Eddy kepada Sindo, Minggu (21/12/2014).
"Syukur-syukur kalau sasarannya tepat. Tapi, kalau tidak jelas begini, konsepnya saja yang bagus," lanjutnya.
Menurut Eddy, pemerintah harus transparan, paling tidak berkoordinasi bersama kalangan usaha pelayaran nasional.
"Kami ini sangat membutuhkan kebijakan dari pemerintah, misalnya dalam hal bebas PPn, atau insentif lain menurunkan komponen impor kapal. Itu diperlukan agar galangan kapal nasional bisa bersaing dengan galangan kapal luar negeri yang saat ini kita sudah sedemikian tertinggal," terangnya.
Dia menambahkan, transparansi pemerintah dalam rangka revitalisasi industri galangan senilai Rp10 triliun diperlukan, sebab, insentif selama ini yang dikeluhkan kalangan usaha pelayaran khususnya galangan kapal ada pada biaya bea masuk yang tinggi (5%) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) komponen impor produksi kapal.
"Kenapa dibutuhkan transparansi, sebab insentif terkait revitalisasi galangan itu bisa pengalihannya ke situ (PPN-BM). Makanya, kami berharap pemerintah transparan. Lagi-lagi perlu ditegaskan jangan sampai salah sasaran," tandasnya.
Sebagai informasi, pertumbuhan produksi galangan kapal Indonesia kian surut. China memimpin sebagai produksi kapal terbesar tahun ini dengan jumlah 45 juta ton, disusul Jepang dan Korea.
Sementara Filipina berada di urutan kelima dengan jumlah produksi kapal sebanyak 4,6 juta tol serta Vietnam di urutan kedelapan dengan produksi kapal 1,6 juta ton. Indonesia berada jauh dari negara-negara tersebut dengan jumlah produksi kapal 200 ribu ton.
(dmd)
Lihat Juga :
