Ini Pendapat SP Migas Soal Penghapusan Premium
Ini Pendapat SP Migas Soal Penghapusan Premium
A
A
A
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) menegaskan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium akan memberikan angin segar bagi perusahaan asing menguasai bisnis BBM di Indonesia, sehingga menghancurkan PT Pertamina (persero).
Ketua KSPMI Faisal Yusro meminta Tim Reformasi Migas dan pemerintah mengkaji kembali penghapusan premium lantaran implementasinya terlalu cepat, sehingga bisa merugikan Pertamina.
"Implementasi penghapusan impor RON 88 ini terlalu cepat, sehingga akan merugikan Pertamina. Karena itu, Tim Reformasi Migas harus mengkaji kembali," kata dia di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Menurut dia, jika RON 88 dihapus maka product valuable kilang Pertamina menjadi jeblok karena kilang-kilang Pertamina merupakan kilang tua yang hanya mampu memproduksi RON 92-96 sebesar 200 ribu barel per bulan.
Di samping RON 92, kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sebanyak 3,5 juta barel per bulan. Naptha sendiri merupakan material pokok yang akan dicampur dengan RON 92, sehingga menjadi BBM RON 88.
"Karena RON 92 yang dihasilkan kilang Pertamina terbatas, maka perlu diimpor RON 92. Hal ini justru menaikkan cost produksi BBM Pertamina," kata dia.
Tidak hanya itu, penghapusan RON 88 akan membuat pesaing asing merajalela. Apalagi pesaing asing tidak punya kewajiban dan kemauan untuk suplai BBM ke pelosok Tanah Air.
Dia menuturkan, pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan BBM di kota-kota besar saja. Adapun perusahaan asing dan swasta nasional lebih memikirkan keuntungan dan nyaris tidak bersedia berkorban untuk kepentingan masyarakat dengan menjual BBM di daerah terpencil.
"Pemerintah harusnya memikirkan ini secara serius atau memang ini yang diinginkan pemerintah membuat asing merajalela di atas kesulitan Pertamina," ungkap Faisal.
Sebelum diimplementasikan terlebih dahulu, dia menjelaskan, pemerintah mendorong Pertamina membangun beberapa kilang dengan kapasitas komulatif 1,6 juta barel untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis.
Setelah kilang dibangun dan distribusi BBM sudah terlaksana secara merata se-Indonesia, menurut dia, pemerintah silakan mengambil kebijakan penghapusan RON 88.
"Tanpa bangun refinery baru dengan complexity yang tinggi maka Penghapusan premium RON 88 adalah bencana bagi Pertamina sebagai perusahaan milik rakyat. Ini harus dihentikan," tandasnya.
Ketua KSPMI Faisal Yusro meminta Tim Reformasi Migas dan pemerintah mengkaji kembali penghapusan premium lantaran implementasinya terlalu cepat, sehingga bisa merugikan Pertamina.
"Implementasi penghapusan impor RON 88 ini terlalu cepat, sehingga akan merugikan Pertamina. Karena itu, Tim Reformasi Migas harus mengkaji kembali," kata dia di Jakarta, Senin (22/12/2014).
Menurut dia, jika RON 88 dihapus maka product valuable kilang Pertamina menjadi jeblok karena kilang-kilang Pertamina merupakan kilang tua yang hanya mampu memproduksi RON 92-96 sebesar 200 ribu barel per bulan.
Di samping RON 92, kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sebanyak 3,5 juta barel per bulan. Naptha sendiri merupakan material pokok yang akan dicampur dengan RON 92, sehingga menjadi BBM RON 88.
"Karena RON 92 yang dihasilkan kilang Pertamina terbatas, maka perlu diimpor RON 92. Hal ini justru menaikkan cost produksi BBM Pertamina," kata dia.
Tidak hanya itu, penghapusan RON 88 akan membuat pesaing asing merajalela. Apalagi pesaing asing tidak punya kewajiban dan kemauan untuk suplai BBM ke pelosok Tanah Air.
Dia menuturkan, pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan BBM di kota-kota besar saja. Adapun perusahaan asing dan swasta nasional lebih memikirkan keuntungan dan nyaris tidak bersedia berkorban untuk kepentingan masyarakat dengan menjual BBM di daerah terpencil.
"Pemerintah harusnya memikirkan ini secara serius atau memang ini yang diinginkan pemerintah membuat asing merajalela di atas kesulitan Pertamina," ungkap Faisal.
Sebelum diimplementasikan terlebih dahulu, dia menjelaskan, pemerintah mendorong Pertamina membangun beberapa kilang dengan kapasitas komulatif 1,6 juta barel untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomis.
Setelah kilang dibangun dan distribusi BBM sudah terlaksana secara merata se-Indonesia, menurut dia, pemerintah silakan mengambil kebijakan penghapusan RON 88.
"Tanpa bangun refinery baru dengan complexity yang tinggi maka Penghapusan premium RON 88 adalah bencana bagi Pertamina sebagai perusahaan milik rakyat. Ini harus dihentikan," tandasnya.
(rna)
Explore More