Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
163 Pelabuhan Dibangun Mulai 2015
163 Pelabuhan Dibangun Mulai 2015
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan membangun 163 pelabuhan dengan anggaran sebesar Rp10,2 triliun mulai tahun depan. Dana tersebut memanfaatkan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2015.
“Intinya adalah ini masuk dalam program prioritas 2015, di samping program APBN 2015 reguler dari pemerintahan sebelumnya,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (24/12).
Bobby menyampaikan, pihaknya masih membicarakan lokasi pembangunan pelabuhan. Yang jelas, saat ini rencana itu masih dibahas sebagai program prioritas. “Baru bisa ditentukan atau ketuk palu ketika anggaran APBN-P selesai pada dua minggu di awal Januari,” ucap dia.
Selain rencana pembangunan pelabuhan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut juga memprogramkan kegiatan pengadaan kapal patroli kelas I sebanyak 20 unit senilai Rp3,2 triliun. Di samping itu diusulkan pula pengadaan kapal negara kenavigasian sebanyak 10 unit senilai Rp807 miliar, pembangunan vessel traffic service (VTS) di empat lokasi (Rp115 miliar) serta pengadaan global maritime distress and safety system (GMDSS) untuk sembilan lokasi (Rp165,2 miliar).
Total, ada lima program prioritas pada tahun anggaran APBN-P 2015 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp14,4 triliun. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2015 APBN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan anggaran sebanyak Rp11,3 triliun yang salah satunya akan dimanfaatkan untuk pengembangan 15 pelabuhan. Ke-15 pelabuhan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada PT Pelindo I-IV.
“Penyerahannya telah melalui surat menteri Perhubungan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno per 15 Desember kemarin,” kata staf khusus keterbukaan informasi Kementerian Perhubungan Hadi M Djuraid belum lama ini. Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan tahun ini mengajukan tambahan anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp27 triliun. Anggaran tersebut beberapa di antaranya akan digunakan untuk direktorat laut, darat, udara serta perkeretaapian.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan akan menyederhanakan 43 perizinan pelayanan publik di sektor perhubungan laut. Pelayanan tersebut meliputi enam pelayanan publik di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, tujuh pelayanan publik di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, tiga pelayanan di Direktorat Kenavigasian, tujuh pelayanan di Direktorat Penjagaan Laut dan Pantau serta 20 pelayanan publik di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
Kementerian Perhubungan juga akan memangkas 157 jenis masa waktu pengurusan perizinan dalam rangka perbaikan pelayanan di sektor transportasi publik. Waktu pengurusan rata-rata yang semula 14 hari akan dipangkas menjadi tujuh hari.
“Kalau masa waktu perizinan enam hari bisa disederhanakan menjadi tiga hari saja. Ini semua dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi,” kata Hadi beberapa waktu lalu.
Ichsan amin
“Intinya adalah ini masuk dalam program prioritas 2015, di samping program APBN 2015 reguler dari pemerintahan sebelumnya,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (24/12).
Bobby menyampaikan, pihaknya masih membicarakan lokasi pembangunan pelabuhan. Yang jelas, saat ini rencana itu masih dibahas sebagai program prioritas. “Baru bisa ditentukan atau ketuk palu ketika anggaran APBN-P selesai pada dua minggu di awal Januari,” ucap dia.
Selain rencana pembangunan pelabuhan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Laut juga memprogramkan kegiatan pengadaan kapal patroli kelas I sebanyak 20 unit senilai Rp3,2 triliun. Di samping itu diusulkan pula pengadaan kapal negara kenavigasian sebanyak 10 unit senilai Rp807 miliar, pembangunan vessel traffic service (VTS) di empat lokasi (Rp115 miliar) serta pengadaan global maritime distress and safety system (GMDSS) untuk sembilan lokasi (Rp165,2 miliar).
Total, ada lima program prioritas pada tahun anggaran APBN-P 2015 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp14,4 triliun. Sebelumnya, pada tahun anggaran 2015 APBN, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapatkan anggaran sebanyak Rp11,3 triliun yang salah satunya akan dimanfaatkan untuk pengembangan 15 pelabuhan. Ke-15 pelabuhan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada PT Pelindo I-IV.
“Penyerahannya telah melalui surat menteri Perhubungan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno per 15 Desember kemarin,” kata staf khusus keterbukaan informasi Kementerian Perhubungan Hadi M Djuraid belum lama ini. Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan tahun ini mengajukan tambahan anggaran dalam APBN-P 2015 sebesar Rp27 triliun. Anggaran tersebut beberapa di antaranya akan digunakan untuk direktorat laut, darat, udara serta perkeretaapian.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan akan menyederhanakan 43 perizinan pelayanan publik di sektor perhubungan laut. Pelayanan tersebut meliputi enam pelayanan publik di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, tujuh pelayanan publik di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan, tiga pelayanan di Direktorat Kenavigasian, tujuh pelayanan di Direktorat Penjagaan Laut dan Pantau serta 20 pelayanan publik di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
Kementerian Perhubungan juga akan memangkas 157 jenis masa waktu pengurusan perizinan dalam rangka perbaikan pelayanan di sektor transportasi publik. Waktu pengurusan rata-rata yang semula 14 hari akan dipangkas menjadi tujuh hari.
“Kalau masa waktu perizinan enam hari bisa disederhanakan menjadi tiga hari saja. Ini semua dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi,” kata Hadi beberapa waktu lalu.
Ichsan amin
(ars)
Explore More