Pemerintah Akui Belum Siap Hapus Premium

JAKARTA - Pemerintah menyatakan belum akan menghapus bensin dengan nomor oktan 88 (RON 88) atau premium pada tahun depan. Pasalnya, kualitas ataupun kapasitas kilang yang ada dinilai belum siap untuk mengeksekusi rencana tersebut.

”RON 88 belum (dihapus) pada 2015. Alasannya, kami harus siap dulu dong ,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Menurut Bambang, kesiapan tersebut antara lain mengenai kapasitas kilang yang ada di Indonesia.

Kilang- kilang PT Pertamina (persero) yang relatif sudah tua tidak mampu menyediakan bensin RON 92 dalam jumlah yang memadai untuk menggantikan premium. Hal senada dikatakan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Menurut dia, premium masih dibutuhkan karena terlambatnya peningkatan kualitas kilang di dalam negeri.

Menurut Sofyan, penghapusan bensin RON 88 masih perlu waktu mengingat belum adanya kilang Pertamina yang betul-betul siap untuk merealisasikan kebijakan tersebut. ”Karena terlambatnya perbaikan refinery , maka terpaksa RON 88 masih dibutuhkan,” tandasnya. Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Naryanto Wagimin membenarkan hal itu.

Penghapusan premium tidak bisa diterapkan segera karena masih terkendala kilang milik Pertamina. ”Saat ini mayoritas kilang hanya mampu memproduksi BBM kualitas rendah. Jadi, saya kira premium dengan RON 88 masih tetap ada tahun depan,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Budi Paryanto mengatakan bahwa penghapusan premium akan meningkatkan biaya operasional perusahaan pengiriman. Sebab, bagi perusahaan jasa pengiriman, premium digunakan untuk jasa pengiriman jarak dekat atau dalam kota. Karena itu, dia berharap kebijakan penghapusan premium nantinya tetap diikuti dengan subsidi BBM.

”Kalaupun enggak, minimal subsidi tetap yang akan menekan harga,” ujarnya kepada KORAN SINDO . Direktur Eksekutif JNE Johari Zein membenarkan hal itu. Dia mengatakan, terdapat sekitar 5.000 sepeda motor yang setiap hari digunakan kurir JNE di seluruh Indonesia dan menggunakan BBM jenis premium. Karena itu, penghapusan premium akan berpengaruh besar terhadap biaya.

”Kami tidak bisa menghindari penggunaan sepeda motor. Kalau masih dimungkinkan, kami berharap premium tetap ada,” ucapnya. Sementara itu, pengusaha SPBU di daerah khawatir penghapusan premium akan semakin memberatkan masyarakat. Leonardo Silalahi, salah seorang pemilik SPBU di kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mengatakan bahwa SPBU di daerah umumnya hanya ada satu di setiap kota kecamatan.

Sementara untuk lokasi yang jauh di pedalaman, praktis mengandalkan kios bensin atau bensin eceran yang harganya pun sudah berkisar Rp15.000- 20.000 per liter. ”Itu harga premium saja sampai Rp30.000 per liter. Jadi, berat sekali kalau premium dihapus,” ujarnya.

Terkait dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara berharap pemerintah tetap menyediakan bahan bakar yang terjangkau masyarakat. Meski nantinya pemerintah akan memberikan subsidi bagi pertamax, dia khawatir penghapusan premium akan mengurangi pangsa pasar pengusaha SPBU nasional dan membuka jalan bagi SPBU asing.

Senada dengannya, anggota Komisi VII DPR Kurtubi mengatakan penghapusan premium jika direalisasikan dalam waktu beberapa bulan ke depan akan berdampak pada meningkatnya impor pertamax secara besar- besaran.

”Saya berpendapat agar pelaksanaannya bertahap mengikuti kemampuan Pertamina menghasilkan pertamax, sambil didorong Pertamina meng-upgrade kilang minyak sehingga bisa mengubah premium jadi pertamax. Ini butuh waktu,” tandasnya. Ide penghapusan premium menurutnya harus diletakkan dalam kerangka program yang lebih besar, yaitu program swasembada BBM.

Dengan demikian, bukan sekadar berpindah dari konsumsi premium ke pertamax. Program tersebut seharusnya berupaya mewujudkan kemandirian bangsa dalam mengelola BBM. Karena itu, percepatan pembaruan dan pembangunan kilang minyak sangat diperlukan. ”Idenya bagus tapi harusnya tetap realistis sesuai kemampuan Pertamina,” ujarnya kepada KORAN SINDO.

Subsidi Premium Dihapus

Terlepas jadi atau tidaknya rencana penghapusan premium, pemerintah juga berencana menghapus subsidi BBM jenis ini mulai tahun depan. Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengatakan, rencananya harga premium akan mengikuti fluktuasi harga minyak dunia mulai 1 Januari 2015. Naryanto menambahkan, tahun depan pemerintah hanya akan menerapkan subsidi tetap untuk BBM jenis solar.

Saat ini, perhitungan besaran subsidi masih dibahas di Kementerian Keuangan. ”Itu merupakan opsi kedua, besarannya Rp500-1.000 perliter. Harga jual solar nanti berfluktuasi juga,” kata Naryanto.

Nanang wijayanto/ Inda susanti/Ria martati