OJK Sosialisasikan Penerbitan Obligasi Daerah
Sabtu, 03 Januari 2015 - 09:29 WIB
OJK Sosialisasikan Penerbitan Obligasi Daerah
A
A
A
JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, pihaknya tengah melakukan sosialisasi penerbitan obligasi ke beberapa daerah.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembiayaan jangka panjang pemerintah daerah (pemda) lewat obligasi daerah (municipal bond), serta pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.
"Kami akan menerbitkan segala bentuk kemudahan regulasi, kami sangat konsen dengan percepatan penerbitan obligasi daerah dengan terus melakukan sosialisasi," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2015).
Dia menilai, kesulitan utama dalam penerbitan obligasi daerah saat ini adalah perihal audit laporan keuangan pemda yang harus sesuai ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sebenarnya bisa dilakukan penunjukan. Secara Undang-undang (UU) pasar modal, memang harus pakai akuntan yang terdaftar di OJK," terangnya.
Nurhaida mengatakan, status dan peringkat kelayakan kredit merupakan salah satu syarat utama yang diperlukan, dalam mengakses pembiayaan dari pihak swasta, terutama dalam penerbitan obligasi daerah.
"Melalui peringkat ini, akan terlihat tingkat risiko gagal bayar dari pemda. Semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin rendah risiko gagal bayarnya," pungkasnya.
Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembiayaan jangka panjang pemerintah daerah (pemda) lewat obligasi daerah (municipal bond), serta pembiayaan pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.
"Kami akan menerbitkan segala bentuk kemudahan regulasi, kami sangat konsen dengan percepatan penerbitan obligasi daerah dengan terus melakukan sosialisasi," ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2015).
Dia menilai, kesulitan utama dalam penerbitan obligasi daerah saat ini adalah perihal audit laporan keuangan pemda yang harus sesuai ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sebenarnya bisa dilakukan penunjukan. Secara Undang-undang (UU) pasar modal, memang harus pakai akuntan yang terdaftar di OJK," terangnya.
Nurhaida mengatakan, status dan peringkat kelayakan kredit merupakan salah satu syarat utama yang diperlukan, dalam mengakses pembiayaan dari pihak swasta, terutama dalam penerbitan obligasi daerah.
"Melalui peringkat ini, akan terlihat tingkat risiko gagal bayar dari pemda. Semakin tinggi peringkatnya maka akan semakin rendah risiko gagal bayarnya," pungkasnya.
(dmd)
