Pengusaha Hotel Temui Wapres Terkait Larangan MICE
Selasa, 06 Januari 2015 - 23:28 WIB
Pengusaha Hotel Temui Wapres Terkait Larangan MICE
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) terkait larangan MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions) di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum BPP PHRI Yanti Sukamdani, Sekjen PHRI Kosmian, Wakil Ketum Hariyadi Sukamdani, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Jawa Barat Herman dan Ketua PHRI Sumbar Allan.
Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengemukakan, dalam pertemuan tersebut BPP membahas kebijakan larangan PNS rapat di hotel. Di mana hasilnya menyimpulkan jika PNS tidak dilarang rapat melainkan diminta memaksimalkan pemanfaatan ruangan rapat yang dimiliki dinas dan kantor pemerintahan.
Tak hanya itu, kata Anggiat, PNS hanya diminta melakukan langkah-langkah efisiensi guna menghemat anggaran belanja negara, jika tidak perlu rapat tiadakan rapatnya dan bila perlu gunakan teknologi teleconference sehingga tidak mutlak harus rapat formal. Sehingga, anggaran perjalanan dan anggaran pertemuan bisa dipangkas (cut off).
Menurut Anggiat, Jusuf Kalla menyatakan, jika pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini punya dampak luas, akan tetapi ini harus dilakukan agar mampu menghemat anggaran karena negara butuh dana untuk membangun infrastruktur.
"Wapres meminta agar perhotelan tidak perlu khawatir karena pemerintah menaikkan anggaran kontraktor tiga kali lipat. Sehingga mobilisasi para kontraktor menjadi potensi untuk tamu penghuni hotel," ujarnya.
"Demikian pemerintah juga akan menaikkan anggaran promosi pariwisata Indonesia, serta infrastruktur bandara dan jalan sehingga akan memicu arus kunjungan ke daerah-daerah," lanjut Anggiat.
General Manager Grand Clarion Hotel Makassar ini menyampaikan pula pesan JK, jika ekonomi Indonesia membaik, yakinlah ke depan tidak ada masalah.
Momentum ini menjadi momen untuk melakukan moratorium pembangunan hotel, karena JK melihat pertumbuhan hotel di Indonesia sudah over supply.
"Apa yang menjadi pertemuan dengan Wapres belum memberikan angin segar bagi PHRI, karena apa yang dibicarakan masih bersifat sementara hotel harus terus beroperasi dan menghidupi ribuan orang," paparnya.
Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Umum BPP PHRI Yanti Sukamdani, Sekjen PHRI Kosmian, Wakil Ketum Hariyadi Sukamdani, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Ketua PHRI Jawa Barat Herman dan Ketua PHRI Sumbar Allan.
Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengemukakan, dalam pertemuan tersebut BPP membahas kebijakan larangan PNS rapat di hotel. Di mana hasilnya menyimpulkan jika PNS tidak dilarang rapat melainkan diminta memaksimalkan pemanfaatan ruangan rapat yang dimiliki dinas dan kantor pemerintahan.
Tak hanya itu, kata Anggiat, PNS hanya diminta melakukan langkah-langkah efisiensi guna menghemat anggaran belanja negara, jika tidak perlu rapat tiadakan rapatnya dan bila perlu gunakan teknologi teleconference sehingga tidak mutlak harus rapat formal. Sehingga, anggaran perjalanan dan anggaran pertemuan bisa dipangkas (cut off).
Menurut Anggiat, Jusuf Kalla menyatakan, jika pemerintah menyadari bahwa kebijakan ini punya dampak luas, akan tetapi ini harus dilakukan agar mampu menghemat anggaran karena negara butuh dana untuk membangun infrastruktur.
"Wapres meminta agar perhotelan tidak perlu khawatir karena pemerintah menaikkan anggaran kontraktor tiga kali lipat. Sehingga mobilisasi para kontraktor menjadi potensi untuk tamu penghuni hotel," ujarnya.
"Demikian pemerintah juga akan menaikkan anggaran promosi pariwisata Indonesia, serta infrastruktur bandara dan jalan sehingga akan memicu arus kunjungan ke daerah-daerah," lanjut Anggiat.
General Manager Grand Clarion Hotel Makassar ini menyampaikan pula pesan JK, jika ekonomi Indonesia membaik, yakinlah ke depan tidak ada masalah.
Momentum ini menjadi momen untuk melakukan moratorium pembangunan hotel, karena JK melihat pertumbuhan hotel di Indonesia sudah over supply.
"Apa yang menjadi pertemuan dengan Wapres belum memberikan angin segar bagi PHRI, karena apa yang dibicarakan masih bersifat sementara hotel harus terus beroperasi dan menghidupi ribuan orang," paparnya.
(dmd)
Lihat Juga :
