Investasi Indonesia Timur 80% Disokong Pemerintah
Kamis, 08 Januari 2015 - 12:13 WIB
Investasi Indonesia Timur 80% Disokong Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan, 80% investasi di wilayah Indonesia bagian timur masih disokong pemerintah.
Ketua Pokja Percepatan Pembangunan Infrastuktur Indonesia Timur Kadin Ikhwanuddin Marwadi mengatakan, investor di Indonesia masih belum berminat masuk ke wilayah bagian timur Indonesia.
"Saat ini 80% investasi di timur masih berasal dari government," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/1/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi ini harus dibenahi. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan di Indonesia timur, sehingga memudahkan investor mengeksekusi pembangunan infrastruktur.
"Makanya Pak Jokowi bilang kalau birokrasi dipermudah, perizinan dipermudah," imbuh dia.
Menurutnya, kemudahan perizinan juga akan berdampak pada minimnya risiko bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan Indonesia timur.
Sebab, selama ini investor beranggapan kawasan tersebut berisiko besar untuk investasi.
"Sekarang ini bagaimana simplikasi, jadi untuk apa dipersulit kalau dipermudah bisa. Jangan sampai perizinannya terlambat. Dua tahun masih visible, tapi karena keterlambatan izin pembangunan itu tidak visible," pungkas Ikhwanuddin.
(Baca: Kadin: Pembangunan Indonesia Timur Harus Terintegrasi)
Ketua Pokja Percepatan Pembangunan Infrastuktur Indonesia Timur Kadin Ikhwanuddin Marwadi mengatakan, investor di Indonesia masih belum berminat masuk ke wilayah bagian timur Indonesia.
"Saat ini 80% investasi di timur masih berasal dari government," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/1/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi ini harus dibenahi. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan di Indonesia timur, sehingga memudahkan investor mengeksekusi pembangunan infrastruktur.
"Makanya Pak Jokowi bilang kalau birokrasi dipermudah, perizinan dipermudah," imbuh dia.
Menurutnya, kemudahan perizinan juga akan berdampak pada minimnya risiko bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di kawasan Indonesia timur.
Sebab, selama ini investor beranggapan kawasan tersebut berisiko besar untuk investasi.
"Sekarang ini bagaimana simplikasi, jadi untuk apa dipersulit kalau dipermudah bisa. Jangan sampai perizinannya terlambat. Dua tahun masih visible, tapi karena keterlambatan izin pembangunan itu tidak visible," pungkas Ikhwanuddin.
(Baca: Kadin: Pembangunan Indonesia Timur Harus Terintegrasi)
(izz)
Lihat Juga :
