DPR Sesalkan Pemerintah soal Izin Slot AirAsia
Jum'at, 09 Januari 2015 - 13:53 WIB
DPR Sesalkan Pemerintah soal Izin Slot AirAsia
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI Bambang Haryo menyesalkan pemerintah yang mempersoalkan masalah izin slot penerbangan AirAsia yang mengalami kecelakaan.
Sebab, slot penerbangan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan AirAsia QZ8501.
"Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. AirAsia hanya ketiban sial," ujar dia dalam rilisnya, Jumat (9/1/2014).
Menurutnya, penerbangan luar negeri adalah kewenangan Kementerian Perhubungan. Memang, kementrian tidak mungkin mengawasi perjalanan pesawat setiap hari. Itu sebabnya diserahkan ke otorotas bandara. Dengan catatan, Otoritas Bandara harus bekerja maksimal.
"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke otoritas bandara, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara dan pelaksanaan harus melaporkan hasil akhir setiap hari ke kementerian," terangnnya.
Bambang berharap, untuk kondisi saat ini tidak perlu saling menyalahkan, sebab yang salah sudah pasti kementerian karena mempunyai kaki tangan yang tidak benar.
Dia juga menilai, jika kementerian mempersoalkan masalah slot penerbangan, tentu saja kesalahan berpangkal pada carut marut birokrasi kementrian.
Sebab, slot penerbangan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan AirAsia QZ8501.
"Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. AirAsia hanya ketiban sial," ujar dia dalam rilisnya, Jumat (9/1/2014).
Menurutnya, penerbangan luar negeri adalah kewenangan Kementerian Perhubungan. Memang, kementrian tidak mungkin mengawasi perjalanan pesawat setiap hari. Itu sebabnya diserahkan ke otorotas bandara. Dengan catatan, Otoritas Bandara harus bekerja maksimal.
"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke otoritas bandara, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara dan pelaksanaan harus melaporkan hasil akhir setiap hari ke kementerian," terangnnya.
Bambang berharap, untuk kondisi saat ini tidak perlu saling menyalahkan, sebab yang salah sudah pasti kementerian karena mempunyai kaki tangan yang tidak benar.
Dia juga menilai, jika kementerian mempersoalkan masalah slot penerbangan, tentu saja kesalahan berpangkal pada carut marut birokrasi kementrian.
(izz)
Lihat Juga :
