Perizinan Satu Pintu Dorong Proyek Pembangkit

JAKARTA - Pemerintah optimistis proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) bisa diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Percepatan pembangunan megaproyek itu akan didorong melalui perizinan satu pintu.

Pusat pelayanan perizinan satu pintu akan diberlakukan mulai 15 Januari 2015 di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Salah satu layanan yang diberikan pusat layanan itu adalah perizinan kelistrikan. “Karena itu, kami optimistis pembangunan pembangkit 35.000 MW akan tercapai,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Jakarta kemarin.

Sudirman menegaskan, butuh upaya kolektif dalam pembangunan pembangkit 35.000 MW. Selain pemerintah, peran serta swasta dalam megaproyek ini juga amat menentukan. Dari total kapasitas 35.000 MW yang akan dibangun, tercatat hanya 10.000 MW yang akan dikerjakan oleh PT PLN (Persero).

Sisanya akan dibangun oleh produsen listrik swasta (indepent power producer /IPP). Dengan demikian, Sudirman meminta pengambang swasta yang telah mempunyai pembangkit listrik dipersilakan mengajukan proposal kepada Kementerian E S D M untuk mengikuti penunjukan langsung tanpa proses lelang. “Mereka yang sudah mempunyai proyek listrik tinggal ajukan proposal saja, tidak perlu tender karena akan ditunjuk langsung,” ungkapnya.

Terkait aturan mekanisme pembelian listrik PLN kepada pengembang swasta, Sudirman menyebutkan hal itu sedang dalam tahap finalisasi. Menurut dia, akan ada patokan yang tinggi dalam penentuan harga pembelian PLN kepada pengembang swasta supaya mereka terpacu dalam mengembangkan pembangkit listrik yang dibutuhkan negara ini.

Dia menambahkan, pemerintah juga akan menciptakan transparansi dalam seleksi para pengembang swasta, mengurangi waktu proses negosiasi, dan mendorong PLN mempercepat kontrak mengikat terhadap IPP. Lebih lanjut Sudirman mengatakan, proses percepatan proyek pembangkit listrik 35.000 MW telah mendapatkan dukungan penuh dari menteri koordinator perekonomian dan menteri koordinator kemaritiman. Proyek ini juga didukung penuh oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Tidak hanya itu, saya juga telah bicara dengan TNI AD. Mereka memberikan back up dengan melakukan pendekatan khusus saat penyediaan tanah, khususnya bagi daerah yang sulit ditembus,” katanya. Pemerintah akan membentuk tim percepatan pembangkit listrik 35.000 MW yang terdiri atas Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta Bappenas.

Direktur Perencanaan dan Pembinaan Afiliasi PLN Murtaqi Syamsudin mengatakan, PLN telah menyiapkan investasi Rp50 triliun tahun ini untuk pembangunan berbagai proyek kelistrikan, mulai dari pembangkit listrik, jaringan transmisi, hingga jaringan distribusi listrik. Menurut Murtaqi, dengan porsi sebanyak 10.000 MW sesuai dengan rencana pembangunan pembangkit listrik 2013-2022, dan ditambah 3.000 MW proyek yang sudah berjalan, PLN secara total akan membangun pembangkit berkapasitas 13.000 MW dalam lima tahun ke depan.

Dalam megaproyek ini pemerintah bertekad meningkatkan kandungan lokal. Untuk itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo meminta PLN tidak bergantung pada komponen impor dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit. Di sisi lain, industri nasional pun akan ikut didorong semaksimal mungkin untuk berperan memenuhi komponen yang dibutuhkan dalam proyek ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, dalamwaktudekat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dan aturan baru.

Nanang wijayanto