Kebijakan Jonan Disinyalir Hambat Program Jokowi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki regulasi penerbangan di Tanah Air, nampaknya akan menemui banyak kendala dan disinyalir akan menghambat program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kebijakan utama mengenai pembekuan rute penerbangan sejumlah maskapai, termasuk AirAsia yang mengalami kecelakaan pada akhir tahun lalu.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana mengatakan, langkah tersebut dinilai terburu-buru karena semua pihak sedang menaruh perhatian pada pencarian korban AirAsia.

"Saat ini, kan kita sedang fokus pada evakuasi, kok ini malah disangkutkan pada pembekuan rute," kata dia dalam Talkshow Polemik Sindo Trijaya FM di Jakarta, Sabtu (10/1/2015).

Selain pembekuan rute, Kemenhub juga menaikkan batas bawah untuk tarif tiket penerbangan maskapai murah. Menurut dia, kebijakan tersebut akan membuat masyarakat stres dan kecewa karena kesempatan untuk berpergian menggunakan pesawat semakin sulit karena harganya yang makin mahal.

"Di benak masyarakat, LCC (maskapai berbiaya rendah) dihilangkan, dan mereka pasti mikir bagaimana bisa terbang, berlibur dan seterusnya?" ujarnya.

Kemudian, terkait sanksi-sanksi penonaktifan pejabat-pejabat di Kemenhub yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat. Dia berpendapat bahwa hal itu juga akan mempersulit kerja pemerintah karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Kalau ini dikembangkan, berarti akan semakin tidak percaya dengan pemerintah. Pada akhirnya tidak menunjang program presiden," tandas dia.