Empat Bank BUMN Akan Rights Issue

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah mengkaji penyuntikan modal kepada empat perbankan pelat merah melalui penyertaan modal negara (PMN).

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, keempat bank milik negara tersebut akan dijadwalkan secara bertahap menerbitkan saham baru melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue .

Nantinya pemerintah akan bertindak sebagai calon pembeli siaga (standby buyer ) melalui aksi korporasi tersebut. “Akan ada empat perbankan BUMN yang memperoleh PMN, secara bertahap mereka akan dijadwalkan melakukan right issue. Tidak mungkin semuanya masuk ke pasar, jadi harus dilakukan satu per satu,” kata Rini kepada sejumlah media di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut dia, penerbitan saham baru ini sejalan dengan rencana suntikan dana pemerintah kepada beberapa perusahaan milik negara untuk menggenjot perekonomian nasional. Untuk tahap pertama, PT Bank Mandiri (persero) Tbk (BMRI) yang memperoleh izin melakukan penerbitan saham baru.

Sementara tiga bank lainnya akan menerbitkan saham baru secara bertahap di pasar modal. Ketiga bank yang akan memperoleh sokongan dana PMN selanjutnya yaitu PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BBTN).

“PMN yang diberikan memang cukup besar yaitu sekitar Rp48 triliun, oleh karenanya akan banyak perusahaan BUMN yang mendapatkannya. Senin (hari ini) kami ada rapat kerja dengan Komisi IX DPR untuk membahas secara detail,” papar dia.

Rini juga menjelaskan pada awalnya pemerintah tidak akan menarik dividen bagi keempat emiten perbankan tersebut. Namun karena keempat perbankan BUMN itu telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), kata dia, pemberian dividen tetap diberikan sesuai ketentuan bagi hasil laporan keuangan tahun 2014.

“Memang diharapkan perbankan tidak ditarik dividen, tapi karena mereka sudah menjadi perusahaan terbuka sehingga tidak mungkin mereka tidak memberikan bagi hasil, untuk itu perlu dilakukan rights issue ,” jelas Rini. Sebagai catatan, hingga akhir tahun lalu komposisi kepemilikan saham pemerintah masing-masing bank BUMN di antaranya di Bank Mandiri sebesar 60%, BRI 56,75%, BNI 60%, dan BTN 60,14%.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas menjelaskan perseroan tahun ini memang berencana menerbitkan saham baru senilai Rp9 triliun. Aksi korporasi ini sejalan dengan proses transformasi bisnis perseroan untuk menjadi Regional Champion. Bank Mandiri, kata dia, selalu terbuka untuk menjajaki pertumbuhan bisnis melalui akuisisi, aliansi strategis, rights issue maupun pertumbuhan anorganik dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

Sepanjang hal tersebut memberikan nilai tambah bagi perseroan. “Sesuai rencana bisnis bank yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia, kami menyiapkan kemungkinan penambahan modal sebagai salah satu alternatif permodalan di tahun 2015 untuk digunakan dalam perkembangan bisnis ke depan,” kata Rohan melalui keterbukaan informasi perseroan di BEI.

Meski demikian, lanjut dia, detail transaksi yang akan dilakukan Bank Mandiri terkait rencana rights issue tersebut masih membutuhkan sejumlah kajian. Kajian yang dilakukan baik dari segi aspek keuangan, aspek hukum, dan aspek lainnya guna kemudahan secara utuh yang dapat dipublikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Adapun terkait dengan hal-hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham akan dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar, ketentuan pasar modal, dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Heru febrianto