Indonesia Butuh Rp82,7 T Bangun Perumahan Rakyat
Selasa, 20 Januari 2015 - 11:50 WIB
Indonesia Butuh Rp82,7 T Bangun Perumahan Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Indonesia membutuhkan Rp82,7 triliun untuk memenuhi kebutuhan efektif perumahan rakyat.
"Dengan estimasi Rp88 juta per unit, maka dibutuhkan Rp82,7 untuk memenuhi efektif perumahan rakyat atau 1% darti GDP Indonesia," katanya di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Menurutnya, estimasi ini diukur dari kebutuhan perumahan yang dihasilkan melalui survei nasional.
Secara konkret, survei nasional dijadikan analisis awal sekitar 63 juta rumah tangga, terdapat 12,5 juta rumah tangga belum memiliki rumah status milik yang tersebar 7,8 juta di perkotaan dan 3,8 juta di pedesaan.
Bambang mengatakan, pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang meningkat menjadi USD5.300, maka kebutuhan barang-barang sekunder seperti perumahan juga meningkat. Kendati begitu, kemampuan daya beli masih terhitung rendah.
"Untuk itu, kami menyambut positif EBA-SP. Peraturan OJK untuk mengatur KPR penting untuk mendorong perumahan baik melalui pasar modal dan sektor rill. Sehingga ke depan, mampu meningkatkan investor," tandasnya.
(Baca: Kebutuhan Rumah di Indonesia 15 Juta Unit)
"Dengan estimasi Rp88 juta per unit, maka dibutuhkan Rp82,7 untuk memenuhi efektif perumahan rakyat atau 1% darti GDP Indonesia," katanya di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Menurutnya, estimasi ini diukur dari kebutuhan perumahan yang dihasilkan melalui survei nasional.
Secara konkret, survei nasional dijadikan analisis awal sekitar 63 juta rumah tangga, terdapat 12,5 juta rumah tangga belum memiliki rumah status milik yang tersebar 7,8 juta di perkotaan dan 3,8 juta di pedesaan.
Bambang mengatakan, pertumbuhan pendapatan per kapita Indonesia yang meningkat menjadi USD5.300, maka kebutuhan barang-barang sekunder seperti perumahan juga meningkat. Kendati begitu, kemampuan daya beli masih terhitung rendah.
"Untuk itu, kami menyambut positif EBA-SP. Peraturan OJK untuk mengatur KPR penting untuk mendorong perumahan baik melalui pasar modal dan sektor rill. Sehingga ke depan, mampu meningkatkan investor," tandasnya.
(Baca: Kebutuhan Rumah di Indonesia 15 Juta Unit)
(izz)
Lihat Juga :
