Pendapatan BUMN Diprediksi Rp1.912 T

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan pendapatan 119 perusahaan pelat merah sepanjang tahun 2014 sebesar Rp1.912 triliun atau naik 6,69% dibandingkan realisasi pendapatan 2013 senilai Rp1.792 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, laba pertumbuhan dalam lima tahun terakhir mencapai 10,58%. Pencapaian kinerja sejumlah perusahaan milik negara pada tahun 2014 tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Roadmap Kementerian BUMN lima tahun ke depan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

“RPJMN 2015-2019 baru ditetapkan Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2015 dan akan diselesaikan dalam dua bulan ke depan,” kata Rini seusai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, lanjut Rini, laba bersih sejumlah BUMN juga diperkirakan naik tipis sebesar 1,3% menjadi Rp152 triliun dibandingkan realisasi laba bersih 2013 sebesar Rp152 triliun.

Meski demikian, perolehan laba bersih itu belum dikurangi dengan BUMN yang masih mengalami rugi. “Adapun, jumlah BUMN yang mengalami kerugian tahun lalu mencapai 20 perusahaan dengan perkiraan total defisit Rp7,09 triliun. Pencapaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saat 27 BUMN mengalami kerugian dengan total rugi Rp34,58 triliun,” papar Rini.

Sementara, total aset sejumlah perusahaan milik negara pada 2014 diprediksi mencapai Rp4.467 triliun atau melonjak 5,95% dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp4.126 triliun. Menurutnya, pada tahun lalu ada sejumlah perusahaan yang disatukan oleh pemerintah. “Ada beberapa BUMN yang digabung, seperti PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS, selain itu 14 BUMN perkebunan menjadi holding perkebunan dan lima BUMN kehutanan juga menjadi holding,” jelasnya.

Sedangkan, total belanja modal (capital expenditure/capex) BUMN selama 2014 mencapai Rp255 triliun, naik 20,28% dibandingkan capex 2013 sebesar Rp212 triliun. Rini mengungkapkan, pada tahun ini 10 BUMN diusulkan mendapat anggaran untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO). Di antaranya, Perum Bulog, PT KAI Persero, PT SHS Persero, PT Pelni, PT PLN Persero, dan PT Pertamina.

Kementerian BUMN juga mengusulkan target setoran dividen BUMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 sebesar Rp34,95 triliun, turun dari semula Rp44 triliun. “Pertimbangan penurunan target dividen agar BUMN dapat berperan aktif dalam mewujudkan program-program prioritas pemerintah, khususnya bidang kedaulatan energi, kemandirian pangan, serta pembangunan infrastruktur dan kemaritiman,” ujar Rini.

Di tempat yang sama Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir meminta agar BUMN tidak melupakan fungsinya sebagai pemberdaya masyarakat. “BUMN sering kali lupa bahwa salah satu fungsi mereka ialah memberdayakan masyarakat dan sumber daya lokal,” kata Achmad. Dia juga berpendapat, jika BUMN kurang bersinergi dalam menjalankan perekonomian, akan menyebabkan rendahnya daya saing di kancah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Heru febrianto