Pemerintah Minta Tambah Porsi Bagi Hasil Freeport
Selasa, 20 Januari 2015 - 16:46 WIB
Pemerintah Minta Tambah Porsi Bagi Hasil Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta porsi bagi hasil antara pemerintah dengan Freeport dievaluasi kembali.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta porsi bagi hasil yang lebih besar dibanding sebelumnya, dengan rata-rata hanya 40% untuk negara dan 60% untuk Freeport.
"Presiden meminta untuk bagi hasil pemerintah ditambah," kata dia, Selasa (20/1/2015).
Dia juga memberikan sinyal kepada Freeport memperpanjang kontrak tambangnya di Papua. Namun dengan syarat, Freeport harus patuh terhadap pemerintah Indonesia.
"Freeport ingin tetap di Indonesia, begitu juga pemerintah," jelas Sudirman.
Selain itu, Freeport juga diminta mendukung pemerintah membangun industri di kawasan kerja Freeport di Papua dengan membangun smelter di Papua.
"Dengan begitu, akan tercipta industri hilir dan infrastruktur di Papua," ungkap Sudirman.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar menuturkan bahwa pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport asalkan mematuhi apa yang telah disyaratkan oleh pemerintah.
"Pemerintah di dalam MoU secara tegas akan memperpanjang kontrak Freeport. Mereka diberikan previlege, tapi tolong tunjukan kesungguhan dalam menaati klausul di dalam amandemen," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta porsi bagi hasil yang lebih besar dibanding sebelumnya, dengan rata-rata hanya 40% untuk negara dan 60% untuk Freeport.
"Presiden meminta untuk bagi hasil pemerintah ditambah," kata dia, Selasa (20/1/2015).
Dia juga memberikan sinyal kepada Freeport memperpanjang kontrak tambangnya di Papua. Namun dengan syarat, Freeport harus patuh terhadap pemerintah Indonesia.
"Freeport ingin tetap di Indonesia, begitu juga pemerintah," jelas Sudirman.
Selain itu, Freeport juga diminta mendukung pemerintah membangun industri di kawasan kerja Freeport di Papua dengan membangun smelter di Papua.
"Dengan begitu, akan tercipta industri hilir dan infrastruktur di Papua," ungkap Sudirman.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Sukhyar menuturkan bahwa pemerintah akan memperpanjang kontrak Freeport asalkan mematuhi apa yang telah disyaratkan oleh pemerintah.
"Pemerintah di dalam MoU secara tegas akan memperpanjang kontrak Freeport. Mereka diberikan previlege, tapi tolong tunjukan kesungguhan dalam menaati klausul di dalam amandemen," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
