Pemerintah Hanya Tanggung Biaya Infrastruktur 30%
Pemerintah Hanya Tanggung Biaya Infrastruktur 30%
A
A
A
JAKARTA - Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sugiharjo mengemukakan, pemerintah hanya menanggung pembiayaan infrastruktur sebesar 30% selama 2015-2019.
"Untuk jangka panjang 2015-2019, yang mampu dibayai pemerintah 30%. Sisanya dari BUMN, swasta dan investasi asing," ujar Sugiharjo dalam ANZ Economic Outlook 2015 di Fairmont Hotel Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Dia mengungkapkan, pemerintah akan membuka pengelolaan pelabuhan kepada swasta. Saat ini, dari 1.200 pelabuhan yang dikelola Pelindo, pemerintah hanya mengelola 112. Ke depan, swasta akan diberikan keleluasaan untuk mengelola pelabuhan.
Kendati demikian, pengelolaan swasta masih difokus di daerah-daerah dengan akses infrastruktur cukup baik. Sementara di kawasan remote area, pemerintah masih akan mendominasi.
"Dengan perubahan kebijakan subsidi, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin besar, sehingga fokus pada infrastruktur akan terpenuhi," jelasnya.
"Untuk jangka panjang 2015-2019, yang mampu dibayai pemerintah 30%. Sisanya dari BUMN, swasta dan investasi asing," ujar Sugiharjo dalam ANZ Economic Outlook 2015 di Fairmont Hotel Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Dia mengungkapkan, pemerintah akan membuka pengelolaan pelabuhan kepada swasta. Saat ini, dari 1.200 pelabuhan yang dikelola Pelindo, pemerintah hanya mengelola 112. Ke depan, swasta akan diberikan keleluasaan untuk mengelola pelabuhan.
Kendati demikian, pengelolaan swasta masih difokus di daerah-daerah dengan akses infrastruktur cukup baik. Sementara di kawasan remote area, pemerintah masih akan mendominasi.
"Dengan perubahan kebijakan subsidi, maka ruang fiskal pemerintah akan semakin besar, sehingga fokus pada infrastruktur akan terpenuhi," jelasnya.
(dmd)
Explore More