Pengusaha Konstruksi Khawatir Investor Kabur
Pengusaha Konstruksi Khawatir Investor Kabur
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha konstruksi berharap konflik antar lembaga-lembaga hukum tidak berlarut-larut. Pasalnya, konflik antar lembaga hukum kian menegaskan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia, sehingga berpotensi membuat investor kabur dari Indonesia.
“Dunia usaha khawatir sekali. Kisruhnya malah antar lembaga hukum yang paling sentral di negara ini. Ini akan mempertegas adanya ketidakpastian hukum di negara ini. Harus cepat dituntaskan,” kata Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Dia berpendapat, konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri membuat optimisme investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rusak. Pasalnya, sejumlah pengusaha menyatakan bahwa iklim usaha seperti mundur lagi.
Andi menjelaskan, dunia usaha awalnya optimistis dengan dengan stabilitas politik di Tanah Air serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan baru dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat oleh pemerintahan baru.
Namun, munculnya gesekan antara kedua lembaga hukum membuat dunia usaha terhenyak. Dikhawatirkan situasi ini dapat berkembang ke ranah politik. Padahal, kepastian dan kestabilan hukum dan politik itu menjadi kunci sukses pencapaian target investasi.
Karena itu, pengusaha mengharapkan agar pemerintah segera menuntaskan konflik tersebut. Pasalnya, sejumlah kendala lain ikut mempengaruhi iklim investasi di Tanah Air, seperti minimnya infrastruktur, pelemahan kinerja komoditas, seperti batu bara, minyak dan CPO, serta implementasi program hilirisasi industri yang masih pada tahap awal.
Sekadar mengingatkan, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp519 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 15%. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada 2013 sebesar Rp406 triliun dan target 2014 sebesar Rp456 triliun,
Andi mengatakan pemerintah juga harus mengejar daya saing investasi agar mampu merebut hati investor. Indeks daya saing global versi World Economic Forum (WEF) 2014 menempatkan Indonesia di peringkat ke-34 dari 58 negara. Pencapaian ini hanya bergeser sedikit dibandingkan posisi ke-38 pada 2013.
(Baca: Dampak Konflik KPK Vs Polri ke Ekonomi Tak Signifikan)
“Dunia usaha khawatir sekali. Kisruhnya malah antar lembaga hukum yang paling sentral di negara ini. Ini akan mempertegas adanya ketidakpastian hukum di negara ini. Harus cepat dituntaskan,” kata Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa dalam rilisnya di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Dia berpendapat, konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri membuat optimisme investor untuk berinvestasi di Indonesia menjadi rusak. Pasalnya, sejumlah pengusaha menyatakan bahwa iklim usaha seperti mundur lagi.
Andi menjelaskan, dunia usaha awalnya optimistis dengan dengan stabilitas politik di Tanah Air serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan baru dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat oleh pemerintahan baru.
Namun, munculnya gesekan antara kedua lembaga hukum membuat dunia usaha terhenyak. Dikhawatirkan situasi ini dapat berkembang ke ranah politik. Padahal, kepastian dan kestabilan hukum dan politik itu menjadi kunci sukses pencapaian target investasi.
Karena itu, pengusaha mengharapkan agar pemerintah segera menuntaskan konflik tersebut. Pasalnya, sejumlah kendala lain ikut mempengaruhi iklim investasi di Tanah Air, seperti minimnya infrastruktur, pelemahan kinerja komoditas, seperti batu bara, minyak dan CPO, serta implementasi program hilirisasi industri yang masih pada tahap awal.
Sekadar mengingatkan, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp519 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 15%. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada 2013 sebesar Rp406 triliun dan target 2014 sebesar Rp456 triliun,
Andi mengatakan pemerintah juga harus mengejar daya saing investasi agar mampu merebut hati investor. Indeks daya saing global versi World Economic Forum (WEF) 2014 menempatkan Indonesia di peringkat ke-34 dari 58 negara. Pencapaian ini hanya bergeser sedikit dibandingkan posisi ke-38 pada 2013.
(Baca: Dampak Konflik KPK Vs Polri ke Ekonomi Tak Signifikan)
(rna)
Explore More