DPR: Ada Masalah Serius di Penerbangan Indonesia
Senin, 26 Januari 2015 - 11:10 WIB
DPR: Ada Masalah Serius di Penerbangan Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana mengatakan, ada permasalahan serius yang terjadi pada industri penerbangan di Indonesia. Bahkan, banyak tekanan dari berbagai kelangan pasca kejadian jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501.
Menurutnya, pada hari ketiga setelah hilangnya QZ8501 anggota DPR Komisi V langsung turun ke lapangan dan melakukan identivikasi bersama BPPT di Juanda.
"Berkaitan dengan pasca AirAsia adalah tekanan yang muncul dari berbagai kalangan untuk pembenahan penerbangan nasional," katanya di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Meski mendapat apresiasi terhadap yang dilakukan Basarnas dan KNKT, namun banyak yang mengkritik Kementerian Perhubungan karena dinilai tidak fokus pasca kecelakaan QZ8501.
"Kami melihat bahwa ada permasalahan serius di dunia penerbangan kita," ujarnya.
Ditambahkan, adanya persaingan antar stakeholder di dunia penerbangan, di sisi lain merupakan perkembangan baik di dunia ekonomi.
"Di sisi lain, ada hal yang dikhawatirkan yakni keselamatan. Karena itu, selesai masa reses kami mengundang menteri. Problema Menteri Jonan kurang fokus," kata dia.
Menurutnya, dalam rapat DPR ada gagasan semacam panja, ini dikhawatirkan menuju pada politis, padahal DPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan legeslasi, pengawas dan budgeting, berharap kebijakan DPR adalah kebijakan tepat tak sekedar stempel.
Sebanyak 10 fraksi Komisi V sepakat bahwa kejadian QZ8501 bukanlah kejadian biasa dan didapati regulator memiliki kartu merah.
Pihaknya akan mengapresiasi Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan bila dalam jangka waktu yang ditentukan dapat memperbaiki permasalahan di udara, laut, dan darat.
Menurutnya, pada hari ketiga setelah hilangnya QZ8501 anggota DPR Komisi V langsung turun ke lapangan dan melakukan identivikasi bersama BPPT di Juanda.
"Berkaitan dengan pasca AirAsia adalah tekanan yang muncul dari berbagai kalangan untuk pembenahan penerbangan nasional," katanya di Jakarta, Minggu (25/1/2015).
Meski mendapat apresiasi terhadap yang dilakukan Basarnas dan KNKT, namun banyak yang mengkritik Kementerian Perhubungan karena dinilai tidak fokus pasca kecelakaan QZ8501.
"Kami melihat bahwa ada permasalahan serius di dunia penerbangan kita," ujarnya.
Ditambahkan, adanya persaingan antar stakeholder di dunia penerbangan, di sisi lain merupakan perkembangan baik di dunia ekonomi.
"Di sisi lain, ada hal yang dikhawatirkan yakni keselamatan. Karena itu, selesai masa reses kami mengundang menteri. Problema Menteri Jonan kurang fokus," kata dia.
Menurutnya, dalam rapat DPR ada gagasan semacam panja, ini dikhawatirkan menuju pada politis, padahal DPR sebagai lembaga negara dengan kewenangan legeslasi, pengawas dan budgeting, berharap kebijakan DPR adalah kebijakan tepat tak sekedar stempel.
Sebanyak 10 fraksi Komisi V sepakat bahwa kejadian QZ8501 bukanlah kejadian biasa dan didapati regulator memiliki kartu merah.
Pihaknya akan mengapresiasi Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan bila dalam jangka waktu yang ditentukan dapat memperbaiki permasalahan di udara, laut, dan darat.
(izz)
Lihat Juga :
