DPR Minta Freeport Batalkan Pembangunan Smelter di Gresik

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta PT Freeport Indonesia membatalkan rencana pembangunan tempat pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) di Gresik, Jawa Timur.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendesak perusahaan agar membangun smelter di wilayah Papua. Lantaran, pengaruhnya sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di sana.

"Jangan bangun di Gresik. Masa tambang di Papua bangunnya di Gresik. Mereka berhak mendapatkan multiflyer effect," ujarnya, Selasa (27/1/2015).

Kurtubi menilai, Freeport mampu membangun smelter di Papua. Sebagai perusahaan tambang besar justru pembangunan smelter menguntungkan daerah tersebut karena langsung terintegrasi dari hulu ke hilir.

Untuk itu, lanjut dia, Freeport hendaknya membangun smelter yang berdekatan dengan lokasi tambang. Menurutnya, industri tambang terintegrasi dan berdekatan dengan wilayah operasi lebih menguntungkan daripada pembangunan smelter di Gresik.

"Seharusnya secara hitung-hitungan akan terjadi efisiensi lebih menguntungkan bagi Freeport," jelasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII lainnya, Tony Wardoyo. Dia meminta Freeport tidak membangun smelter di Gresik. Jika Freeport mengeluh terkait pasokan listrik, pihaknya akan meminta Pemda Papua membangun pembangkit yang berdekatan dengan smelter.

Sebagai wakil dari Papua di DPR, dia akan memperjuangkan agar Freeport membangun smelter di sana untuk mendorong pembangunan masyarakat.

Bahkan, dia meminta perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu membatalkan pembangunan smelter di Gresik. "Freeport masih bisa bangun di Mimika, Papua, dengan Petrokimia kan masih MoU. Jadi masih ada waktu dibatalkan," tandasnya.