Pengamat Dukung Pembangunan Smelter Freeport di Papua
Jum'at, 30 Januari 2015 - 10:53 WIB
Pengamat Dukung Pembangunan Smelter Freeport di Papua
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra mendukung PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Papua.
Menurut dia, tarik ulur lokasi pabrik smelter Freeport, apakah di Papua atau Jawa Timur harus dilihat dari perspektif keadilan atas nilai tambah. Pasalnya, keadilan nilai tambah tidak sekadar dilihat dari sudut pandang Indonesia dan luar negeri, namun juga antar daerah di Indonesia.
"Selama ini, industri pengolahan terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga nilai tambah dinikmati di sana," ujar dia, Jumat (30/1/2015).
Di sisi lain, daerah di luar Jawa sebagian besar hanya hidup dari menjual bahan mentah. Dengan pembangunan smelter di Jawa Timur akan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Selain itu, pembangunan smelter di Jawa Timur akan membawa masalah mengenai limbahnya mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang padat penduduk.
Oleh sebab itu, Poputra mendukung pendapat DPR agar smelter Freeport dibangun di Papua. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk menciptakan keadilan antar wilayah di Indonesia.
"Dalam konteks pertambangan, pemerintah memiliki bargaining position yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang," ujarnya.
Sifat bahan tambang umumnya, kata dia, bernilai relatif tinggi dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang.
“Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tunduk terhadap tekanan perusahaan tambang,” tandas dia.
Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Maksud kedatangannya adalah agar pemerintah menolak pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
Dia meminta agar Freeport membangun pabriknya di Papua, selain karena bahan tambang diambil dari provinsi tersebut, juga karena lahan dan infrastruktur telah tersedia.
Menurut dia, tarik ulur lokasi pabrik smelter Freeport, apakah di Papua atau Jawa Timur harus dilihat dari perspektif keadilan atas nilai tambah. Pasalnya, keadilan nilai tambah tidak sekadar dilihat dari sudut pandang Indonesia dan luar negeri, namun juga antar daerah di Indonesia.
"Selama ini, industri pengolahan terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga nilai tambah dinikmati di sana," ujar dia, Jumat (30/1/2015).
Di sisi lain, daerah di luar Jawa sebagian besar hanya hidup dari menjual bahan mentah. Dengan pembangunan smelter di Jawa Timur akan memperlebar kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa.
Selain itu, pembangunan smelter di Jawa Timur akan membawa masalah mengenai limbahnya mengingat Jawa Timur merupakan daerah yang padat penduduk.
Oleh sebab itu, Poputra mendukung pendapat DPR agar smelter Freeport dibangun di Papua. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah yang lebih bijak untuk menciptakan keadilan antar wilayah di Indonesia.
"Dalam konteks pertambangan, pemerintah memiliki bargaining position yang lebih kuat dibanding perusahaan tambang," ujarnya.
Sifat bahan tambang umumnya, kata dia, bernilai relatif tinggi dan tidak tersebar merata di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang kaya bahan tambang mineral tetap menjadi incaran perusahaan tambang.
“Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tunduk terhadap tekanan perusahaan tambang,” tandas dia.
Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya menyambangi Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Maksud kedatangannya adalah agar pemerintah menolak pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
Dia meminta agar Freeport membangun pabriknya di Papua, selain karena bahan tambang diambil dari provinsi tersebut, juga karena lahan dan infrastruktur telah tersedia.
(rna)
Lihat Juga :
