Mendag Geram Disebut Tak Ajak Bicara Pengusaha soal Miras
Sabtu, 31 Januari 2015 - 17:13 WIB
Mendag Geram Disebut Tak Ajak Bicara Pengusaha soal Miras
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel geram lantaran disebut tidak mengajak bicara dan mendiskusikan larangan penjualan minuman keras (miras) dengan para pengusaha retail.
"Panggil sini bawa ke sini yang bilang belum diomongin sama saya siapa," ujar Rachmat sembari menunjuk-nunjuk ke arah media di kantor Kemendag, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Dia menegaskan, pihaknya telah mendisuksikan mengenai larangan ini kepada seluruh pengusaha retail di Indonesia. Sebab, kebijakan yang diambilnya ini adalah untuk kepentingan generasi muda Indonesia.
"Sudah saya diskusikan kok (larangan miras). Jadi pengusaha sebaiknya, marilah kita bekerja yang baik untuk kepentingan semua. Jangan mengorbankan yang lain," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan hanya sebatas mengabarkan saat bertemu dalam sebuah acara, bahwa akan ada larangan tersebut.
"Secara formal kami belum dimintai pendapat. Tapi, waktu acara tertentu waktu itu sempat bilang. Kalau kami diminta untuk membahas, belum spesifik membahas pelarangan ini," ujarnya kepada Sindonews.
Tatum mengaku kaget mendengar keputusan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tersebut.
"Waktu ketemu di acara memang menginformasikan. Kami juga kaget mendadak dikeluarkan. Apa sudah melalui satu proses akademik atau analisa yang baik," tandasnya.
"Panggil sini bawa ke sini yang bilang belum diomongin sama saya siapa," ujar Rachmat sembari menunjuk-nunjuk ke arah media di kantor Kemendag, Jakarta, Sabtu (31/1/2015).
Dia menegaskan, pihaknya telah mendisuksikan mengenai larangan ini kepada seluruh pengusaha retail di Indonesia. Sebab, kebijakan yang diambilnya ini adalah untuk kepentingan generasi muda Indonesia.
"Sudah saya diskusikan kok (larangan miras). Jadi pengusaha sebaiknya, marilah kita bekerja yang baik untuk kepentingan semua. Jangan mengorbankan yang lain," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan hanya sebatas mengabarkan saat bertemu dalam sebuah acara, bahwa akan ada larangan tersebut.
"Secara formal kami belum dimintai pendapat. Tapi, waktu acara tertentu waktu itu sempat bilang. Kalau kami diminta untuk membahas, belum spesifik membahas pelarangan ini," ujarnya kepada Sindonews.
Tatum mengaku kaget mendengar keputusan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tersebut.
"Waktu ketemu di acara memang menginformasikan. Kami juga kaget mendadak dikeluarkan. Apa sudah melalui satu proses akademik atau analisa yang baik," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
