Dikhawatirkan Tidak Berjalan Efektif
Dikhawatirkan Tidak Berjalan Efektif
A
A
A
RENCANA pemerintah untuk melakukan penyertaan modal negara (PMN) ke beberapa BUMN turut menyasar empat bank BUMN.
Bank pemerintah bakal menikmati gelontoran dana segar itu dan salah satu yang disiapkan penyaluran tahun ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin pun telah siap untuk menggelar penerbitan saham baru (rights issue) senilai Rp5,6 triliun hingga Rp5,9 triliun. Budi pun memastikan pemerintah memang menginginkan ada rights issuetersebut tahun ini. Aksi ini akan dilakukan pada Juli atau Agustus tahun ini.
”Prosesnya minimal enam bulan, jadi tidak dapat diselesaikan dalam semester pertama ini. Pada Juli atau Agustus, kami perkirakan sudah siap,” ucap Budi optimistis. Budi juga mengingatkan bahwa rights issueini tidak dapat dilakukan secepatnya mengingat prosesnya yang cukup panjang serta belum ada lanjutan pembicaraan dengan Kementerian BUMN mengenai ini.
“Besaran nilai rights issueyang diinginkan bergantung wewenang dan inisiatif yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Nilai tersebut nilai murni yang pemerintah inginkan, begitu pula dengan jumlah porsi saham yang akan dilakukan rights issue,” ungkapnya. Dengan suntikan PMN tersebut, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank pelat merah tersebut akan berada di level 17%. Selain itu, modal perseroan juga akan menembus angka Rp100 triliun.
Dengan demikian, modal Bank Mandiri akan tembus Rp100 triliun supaya dapat masuk ke ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencana suntikan modal seolah menjadi plan Bsetelah sebelumnya pemerintah gagal melakukan rencana konsolidasi bank BUMN. Rencana tersebut disebut kalangan perbankan karena terlalu banyak campur tangan yang berkepentingan di perusahaan BUMN.
Ditambah lagi, tidak ada tokoh yang mampu mengarahkan dan menjadi dirigen empat bank tersebut. Namun, rencana konsolidasi perbankan kembali menghangat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan Master Plan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI). Inilah yang diharapkan menjadi roadmap dalam menata industri keuangan nasional khususnya perbankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad berkomentar bahwa roadmapitu akan terbit pada Juni atau Juli tahun ini. Dalam konsep ini, otoritas kembali mengajukan konsep baru konsolidasi perbankan. Konsolidasi tidak hanya soal bank, tapi juga asuransi, multifinance, dan sektor keuangan lain.Tren perbankan telah bergerak menjadi induk usaha bisnis keuangan.
“Intinya, konsolidasi perbankan penting untuk mewujudkan industri keuangan yang lebih kompetitif, lebih berdaya tahan dan berdaya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” sebutnya. Rencananya juga meluas dengan opsi pembentukan induk (holding) bank BUMN. Proses konsolidasi bank BUMN ditekankan penting demi meningkatkan efisiensi.
Namun, pembicaraan masih terus dilakukan bersama pemerintah. Namun, Himpunan Bank-Bank Umum Milik Negara (Himbara) masih meragukan opsi holdingdalam konsolidasi bank-bank BUMN. Ini justru dikhawatirkan menimbulkan kerumitan baru. Sementara tuntutan pada bank BUMN semakin kuat dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Umum Himbara Gatot M Suwondo mengatakan, pihaknya belum mendapat penjelasan detail dari pemerintah maupun OJK mengenai skema baru dalam proses konsolidasi bank BUMN. Jika dibentuk holding, akan seperti apa komposisi kepemilikan saham lama di bank-bank BUMN. “Apakah nanti jika dipaksakan justru malah menimbulkan kerumitan baru,” katanya.
Ketidakharmonisan antarpihak ini yang seringkali menjadi bumerang dalam menata BUMN. Wajar menurut kalangan perbankan, tambahan dana segar PMN untuk tahap awal kepada Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun masih terbilang sedikit dan tidak efektif. Dengan skema rights issue, pemerintah hanya memberikan PMN kepada Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun sehingga perolehan laba perseroan pada 2020 diproyeksikan mencapai Rp51,7 triliun.
Sedangkan tanpa rights issue, perolehan labanya diperkirakan hanya Rp47,2 triliun. Dengan rights issue, manajemen Bank Mandiri memproyeksikan pada 2020 dapat mendorong penyaluran kredit mencapai Rp1.516 triliun, DPK Rp1.741 triliun, dan total aset Rp2.003 triliun.
Sementara tanpa rights issue, Mandiri hanya dapat menyalurkan kredit sebesar Rp1.352 triliun, penghimpunan DPK Rp1.597 triliun, dan total aset Rp1.844 triliun. Kapasitas perbankan nasional dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur sangat terbatas. Per November 2014 total dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional mencapai Rp3.930 triliun. Adapun kredit yang disalurkan sebesar Rp3.626 triliun.
Tersisa ruang pembiayaan sekitar Rp304 triliun. Padahal, setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp1.000 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara berkembang seperti Indonesia.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai, suntikan dana tersebut memang diperlukan walau dia menyayangkan nilainya tidak signifikan bila dibandingkan aset Bank Mandiri sehingga ini dikhawatirkan tidak efektif. Sebaiknya penyaluran PMN harus fokus ke beberapa BUMN dan mendukung sektor yang akan menjadi ikon pemerintahan Jokowi.
Sekadar mengingatkan, target menjadi anchor bank untuk bersaing dalam MEA itu tidak mudah, bahkan dalam lima tahun ke depan sekalipun. “Bagaimana bisa bersaing dengan Maybank kalau total aset empat bank BUMN masih belum cukup. Konsolidasi lebih mendesak. Ini tergantung masterplandari pemerintah apakah serius atau tidak,” ucap Lana.
Hafid fuad
Bank pemerintah bakal menikmati gelontoran dana segar itu dan salah satu yang disiapkan penyaluran tahun ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin pun telah siap untuk menggelar penerbitan saham baru (rights issue) senilai Rp5,6 triliun hingga Rp5,9 triliun. Budi pun memastikan pemerintah memang menginginkan ada rights issuetersebut tahun ini. Aksi ini akan dilakukan pada Juli atau Agustus tahun ini.
”Prosesnya minimal enam bulan, jadi tidak dapat diselesaikan dalam semester pertama ini. Pada Juli atau Agustus, kami perkirakan sudah siap,” ucap Budi optimistis. Budi juga mengingatkan bahwa rights issueini tidak dapat dilakukan secepatnya mengingat prosesnya yang cukup panjang serta belum ada lanjutan pembicaraan dengan Kementerian BUMN mengenai ini.
“Besaran nilai rights issueyang diinginkan bergantung wewenang dan inisiatif yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. Nilai tersebut nilai murni yang pemerintah inginkan, begitu pula dengan jumlah porsi saham yang akan dilakukan rights issue,” ungkapnya. Dengan suntikan PMN tersebut, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank pelat merah tersebut akan berada di level 17%. Selain itu, modal perseroan juga akan menembus angka Rp100 triliun.
Dengan demikian, modal Bank Mandiri akan tembus Rp100 triliun supaya dapat masuk ke ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Rencana suntikan modal seolah menjadi plan Bsetelah sebelumnya pemerintah gagal melakukan rencana konsolidasi bank BUMN. Rencana tersebut disebut kalangan perbankan karena terlalu banyak campur tangan yang berkepentingan di perusahaan BUMN.
Ditambah lagi, tidak ada tokoh yang mampu mengarahkan dan menjadi dirigen empat bank tersebut. Namun, rencana konsolidasi perbankan kembali menghangat setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan Master Plan Jasa Keuangan Indonesia (MPJKI). Inilah yang diharapkan menjadi roadmap dalam menata industri keuangan nasional khususnya perbankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad berkomentar bahwa roadmapitu akan terbit pada Juni atau Juli tahun ini. Dalam konsep ini, otoritas kembali mengajukan konsep baru konsolidasi perbankan. Konsolidasi tidak hanya soal bank, tapi juga asuransi, multifinance, dan sektor keuangan lain.Tren perbankan telah bergerak menjadi induk usaha bisnis keuangan.
“Intinya, konsolidasi perbankan penting untuk mewujudkan industri keuangan yang lebih kompetitif, lebih berdaya tahan dan berdaya saing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” sebutnya. Rencananya juga meluas dengan opsi pembentukan induk (holding) bank BUMN. Proses konsolidasi bank BUMN ditekankan penting demi meningkatkan efisiensi.
Namun, pembicaraan masih terus dilakukan bersama pemerintah. Namun, Himpunan Bank-Bank Umum Milik Negara (Himbara) masih meragukan opsi holdingdalam konsolidasi bank-bank BUMN. Ini justru dikhawatirkan menimbulkan kerumitan baru. Sementara tuntutan pada bank BUMN semakin kuat dalam pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Umum Himbara Gatot M Suwondo mengatakan, pihaknya belum mendapat penjelasan detail dari pemerintah maupun OJK mengenai skema baru dalam proses konsolidasi bank BUMN. Jika dibentuk holding, akan seperti apa komposisi kepemilikan saham lama di bank-bank BUMN. “Apakah nanti jika dipaksakan justru malah menimbulkan kerumitan baru,” katanya.
Ketidakharmonisan antarpihak ini yang seringkali menjadi bumerang dalam menata BUMN. Wajar menurut kalangan perbankan, tambahan dana segar PMN untuk tahap awal kepada Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun masih terbilang sedikit dan tidak efektif. Dengan skema rights issue, pemerintah hanya memberikan PMN kepada Bank Mandiri sebesar Rp5,6 triliun sehingga perolehan laba perseroan pada 2020 diproyeksikan mencapai Rp51,7 triliun.
Sedangkan tanpa rights issue, perolehan labanya diperkirakan hanya Rp47,2 triliun. Dengan rights issue, manajemen Bank Mandiri memproyeksikan pada 2020 dapat mendorong penyaluran kredit mencapai Rp1.516 triliun, DPK Rp1.741 triliun, dan total aset Rp2.003 triliun.
Sementara tanpa rights issue, Mandiri hanya dapat menyalurkan kredit sebesar Rp1.352 triliun, penghimpunan DPK Rp1.597 triliun, dan total aset Rp1.844 triliun. Kapasitas perbankan nasional dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur sangat terbatas. Per November 2014 total dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional mencapai Rp3.930 triliun. Adapun kredit yang disalurkan sebesar Rp3.626 triliun.
Tersisa ruang pembiayaan sekitar Rp304 triliun. Padahal, setidaknya dibutuhkan dana minimal Rp1.000 triliun per tahun untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur di negara berkembang seperti Indonesia.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai, suntikan dana tersebut memang diperlukan walau dia menyayangkan nilainya tidak signifikan bila dibandingkan aset Bank Mandiri sehingga ini dikhawatirkan tidak efektif. Sebaiknya penyaluran PMN harus fokus ke beberapa BUMN dan mendukung sektor yang akan menjadi ikon pemerintahan Jokowi.
Sekadar mengingatkan, target menjadi anchor bank untuk bersaing dalam MEA itu tidak mudah, bahkan dalam lima tahun ke depan sekalipun. “Bagaimana bisa bersaing dengan Maybank kalau total aset empat bank BUMN masih belum cukup. Konsolidasi lebih mendesak. Ini tergantung masterplandari pemerintah apakah serius atau tidak,” ucap Lana.
Hafid fuad
(ars)
Explore More