Alokasi Gas di Kepulauan Riau Segera Dibahas
A
A
A
BATAM - Kesepakatan alokasi sumber gas bagi wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) segera dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Hal ini disampaikan Gubernur Kepri M Sani. Dia mengatakan, permintaan alokasi gas sudah direspon Menteri ESDM Sudirman Said saat meresmikan proyek infrastruktur PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Panaran, Batam, pekan lalu.
Melalui upaya ini pihaknya berharap Menteri ESDM bisa mendorong dimulai pembahasan kesepakatan alokasi gas antara pemilik gas dan Pemprov.
"Keinginan Kepri untuk mendapatkan gas bisa didorong Pak Menteri. Tapi, saya tidak bisa mendikte Pak Menteri kapan ini bisa terwujud," ujarnya, Senin (2/2/2015).
Sani menuturkan Natuna dan Anambas di Kepri merupakan daerah penghasil gas di Indonesia. Namun, hingga saat ini penyediaan gas untuk Kepri justru tidak terasa.
"Potensi gas terbesar ada di Natuna dan sudah dinikmati Indonesia terutama negara tetangga karena seluruhnya diekpsor ke Singapura. Ironisnya, belum setetes gas pun dari Natuna mampir ke Kepri," ungkapnya.
Dia mengingatkan Kementerian ESDM bahwa jangan sampai sumber gas di Natuna sudah habis, baru disalurkan ke Kepri.
Menurutnya, sejauh ini Kepri sudah mendapatkan jatah sedikit sekitar 44 mmbtud dari Natuna. Namun, jaringan pipa yang dibangun ke Batam dan dari Natuna ke Singapura belum selesai.
Sani mengaku sudah dua kali menyampaikan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan pasokan gas untuk Natuna dan Anambas, serta pulau terluar bisa berbentuk CNG yang diangkut dengan kapal, mengingat pembangunan pipa akan lebih mahal. Distribusi itu setelah gas mampir di Batam.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menjanjikan akan membahas kesepakatan pasokan dari sumber gas di Kepri.
"Kembali dari sini, saya akan undang pemilik gas di Kepri untuk duduk bersama. Kemudian jika ada masalah (harga), BPKP kami undang juga," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, Jumat (30/1/2015).
Sudirman juga sependapat dengan pernyataan Gubernur yang menyatakan terjadi ironi saat Kepri memiliki sumber gas, namun tidak mendapatkan alokasi.
Hal ini disampaikan Gubernur Kepri M Sani. Dia mengatakan, permintaan alokasi gas sudah direspon Menteri ESDM Sudirman Said saat meresmikan proyek infrastruktur PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Panaran, Batam, pekan lalu.
Melalui upaya ini pihaknya berharap Menteri ESDM bisa mendorong dimulai pembahasan kesepakatan alokasi gas antara pemilik gas dan Pemprov.
"Keinginan Kepri untuk mendapatkan gas bisa didorong Pak Menteri. Tapi, saya tidak bisa mendikte Pak Menteri kapan ini bisa terwujud," ujarnya, Senin (2/2/2015).
Sani menuturkan Natuna dan Anambas di Kepri merupakan daerah penghasil gas di Indonesia. Namun, hingga saat ini penyediaan gas untuk Kepri justru tidak terasa.
"Potensi gas terbesar ada di Natuna dan sudah dinikmati Indonesia terutama negara tetangga karena seluruhnya diekpsor ke Singapura. Ironisnya, belum setetes gas pun dari Natuna mampir ke Kepri," ungkapnya.
Dia mengingatkan Kementerian ESDM bahwa jangan sampai sumber gas di Natuna sudah habis, baru disalurkan ke Kepri.
Menurutnya, sejauh ini Kepri sudah mendapatkan jatah sedikit sekitar 44 mmbtud dari Natuna. Namun, jaringan pipa yang dibangun ke Batam dan dari Natuna ke Singapura belum selesai.
Sani mengaku sudah dua kali menyampaikan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo.
Dia menjelaskan pasokan gas untuk Natuna dan Anambas, serta pulau terluar bisa berbentuk CNG yang diangkut dengan kapal, mengingat pembangunan pipa akan lebih mahal. Distribusi itu setelah gas mampir di Batam.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menjanjikan akan membahas kesepakatan pasokan dari sumber gas di Kepri.
"Kembali dari sini, saya akan undang pemilik gas di Kepri untuk duduk bersama. Kemudian jika ada masalah (harga), BPKP kami undang juga," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, Jumat (30/1/2015).
Sudirman juga sependapat dengan pernyataan Gubernur yang menyatakan terjadi ironi saat Kepri memiliki sumber gas, namun tidak mendapatkan alokasi.
(dmd)