Pemerintah Segera Selesaikan Masalah PLTU Batang

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa kementerian terkait masalah pertanahan, terutama soal PLTU Batang.

Seperti diketahui, hingga saat ini PLTU Batang masih memiliki kendala pembebasan lahan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, proyek PLTU Batang yang sempat menjadi kendala akan diteruskan.

"Itu juga dibahas. Tentunya diterukan dong, itu kan lebih kepada tanah, peraturan Presiden itu merevisi salah satunya terkait tanah dan beberapa power plant yang sementara ini terpaksa harus tertunda," ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Untuk revisi Peraturan Presiden soal PLTU Batang, Franky mengharapkan akan keluar pekan depan.

"Diharapkan minggu depan sudah keluar ya dan harapannya mungkin bisa diselesaikan dan dijalankan di Maret," ujar dia.

Sementara terkait dengan proyek yang akan dibahas, Franky tidak menjelaskan karena masih menjadi hambatan hingga saat ini.

"Itu wnggak dibahas secara spesifik, saat ini yang menjadi hambatan itu," tandasnya.

(Baca: Sofyan CS Gelar Rakor Bahas Pertanahan)