Target Penerimaan Pajak Jateng Tahun Ini Rp25 Triliun
Target Penerimaan Pajak Jateng Tahun Ini Rp25 Triliun
A
A
A
SEMARANG - Kepala Kanwil DJP Jateng I, Edi Slamet Irianto mengatakan, tahun ini pihaknya mendapatkan tugas berat target penerimaan pajak sebesar Rp25 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 48,95% dari tahun lalu.
“Target ini cukup berat karena terjadi peningkatan hampir 50% dari target tahun 2014. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan partisipasi seluruh masyarakat wajib pajak untuk mencapai target tersebut,” ujarnya, Selasa (3/2/2015).
Kabid Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan Pajak Kanwil DJP Jateng I Rafael Alun Trisambodo menambahkan, DJP juga berupaya meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan.
Tindakan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I antara lain, penerbitan 9.404 surat paksa, penerbitan 688 surat perintah melaksanakan penyitaan, 18 Wajib Pajak dilakukan Bukti Permulaan, 21 kali melelang harta wajib pajak, memblokir rekening 124 wajib pajak, dan satu kali melakukan penyanderaan.
“DJP telah melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang Wajib Pajak berinisial SC sebagai penanggung pajak PT GDP yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Tiga karena menunggak pajak sebesar 6 miliar. Upaya tersebut dilakukan oleh DJP untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya,” katanya.
Dalam hal kerja sama perpajakan, lanjut dia, telah terlaksana kewajiban pemberian data oleh Pemerintah Daerah ke DJP sesuai ketentuan PP 31 tahun 2012 berupa pemberian data IMB, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, BPHTB dan data SIUP.
Selain itu, telah ditandatangani perjanjian kerja sama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Kanwil DJP Jateng I dan Pemerintah Kota Semarang. “Bahkan, kerja sama juga dilakukan dengan LAPAN terkait Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pembuatan peta tematik berbasis citra satelit,” jelasnya.
“Target ini cukup berat karena terjadi peningkatan hampir 50% dari target tahun 2014. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan partisipasi seluruh masyarakat wajib pajak untuk mencapai target tersebut,” ujarnya, Selasa (3/2/2015).
Kabid Pemeriksaan, Penyidikan, Penagihan Pajak Kanwil DJP Jateng I Rafael Alun Trisambodo menambahkan, DJP juga berupaya meningkatkan penegakan hukum di bidang perpajakan.
Tindakan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I antara lain, penerbitan 9.404 surat paksa, penerbitan 688 surat perintah melaksanakan penyitaan, 18 Wajib Pajak dilakukan Bukti Permulaan, 21 kali melelang harta wajib pajak, memblokir rekening 124 wajib pajak, dan satu kali melakukan penyanderaan.
“DJP telah melakukan penyanderaan (gijzeling) terhadap seorang Wajib Pajak berinisial SC sebagai penanggung pajak PT GDP yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Tiga karena menunggak pajak sebesar 6 miliar. Upaya tersebut dilakukan oleh DJP untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya,” katanya.
Dalam hal kerja sama perpajakan, lanjut dia, telah terlaksana kewajiban pemberian data oleh Pemerintah Daerah ke DJP sesuai ketentuan PP 31 tahun 2012 berupa pemberian data IMB, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, BPHTB dan data SIUP.
Selain itu, telah ditandatangani perjanjian kerja sama tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 antara Kanwil DJP Jateng I dan Pemerintah Kota Semarang. “Bahkan, kerja sama juga dilakukan dengan LAPAN terkait Pemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pembuatan peta tematik berbasis citra satelit,” jelasnya.
(dmd)
Explore More