Anggaran Kementerian PUPR Rp118,54 T

JAKARTA - Komisi V DPR me nyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp118,54 triliun.

Namun, alokasi penggunaan anggaran tersebut masih menunggu struktur baru eselon di kementerian yang baru digabung itu. Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR merupakan penggabungan dari dua kementerian yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kendati masih belum final, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono memastikan bahwa kementeriannya akan fokus pada program prioritas.

“Kita akan prioritaskan pembangunan sektor unggulan, pembangunan konektivitas, peningkatan kualitas kehidupan, dan pembangunan perumahan rakyat,” ujar Basuki di Gedung DPR kemarin. Secara terperinci, anggaran Kementerian PUPR secara garis besar terdiri atas sektor kedaulatan pangan Rp8,45 triliun, konektivitas kesenjangan antarwilayah Rp10 triliun, infrastruktur konektivitas sebesar Rp5,75 triliun, peningkatan kualitas kehidupan sebesar Rp5,4 triliun serta-serta pembangunan perumahan rakyat Rp3,71 triliun.

Basuki mengatakan, Kementerian PUPR akan fokus pada pengembangan kawasan perbatasan, sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam rangka memperkuat wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Sementara, Wakil Ketua DPR Muhidin M Said mengatakan, kesepakatan anggaran tersebut masih akan dibicarakan, terutamapendalamanterhadapalokasi anggaran untuk unit-unit organisasi, fungsi dan program di masing-masing eselon.

“Kita masih akan membicarakan unit-unit mana yang akan mendapatkan alokasi total dana tersebut. Tentunya berdasarkan saran dan pertimbangan dari Komisi V DPR,” ujar dia. Dia menambahkan, pembicaraan mengenai pendalaman pengalokasian anggaran, juga akan terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian PUPR, termasukrencanakebutuhanpembiayaan per sektor setiap tahun anggaran kepada Komisi V DPR.

Ichsan amin