JSMR Akan Rights Issue Rp7 Triliun Tahun Depan
Jum'at, 06 Februari 2015 - 17:04 WIB
JSMR Akan Rights Issue Rp7 Triliun Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) akan melakukan aksi korporasinya dengan melakukan penerbitan saham baru denagn hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue pada tahun depan.
Ini merupakan upaya perseroan untuk memperoleh suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Direktur Utama JSMR Adityawarman mengungkapkan, perseroan ingin menghimpun dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman, atau untuk modal kerja.
"Kami berencana menggelar aksi korporasi penerbitan rights issue dengan target perolehan dana sebesar Rp7 triliun," ujarnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Adit menyatakan pada tahun ini tidak ikut menerima PMN karena belum memenuhi kesiapan lahan secara keseluruhan.
"Tidak ikut kemarin PNM yang ramai di Badan Anggaran (Banggar). Kita tidak hanya incar uangnya tapi kesiapan lahan konstruksi. Percuma ada uangnya tapi belum bisa digunakan, bisa jadi apa itu?" jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini masih menjadi pemegang saham mayoritas perseroan dengan porsi 70%, maka dana yang harus digelontorkan pemerintah melalui PMN sebesar Rp4,9 triliun.
"Kan pemerintah 70% dari Rp7 triliun itu sekitar Rp4,9 triliun dan 30% saham perseroan dikuasi publik, sisanya Rp2,1 triliun diserap publik," pungkasnya.
Disingung rencana menerbitkan obligasi, perseroan belum ingin melakukannya karena suku bunga sedang tinggi.
Ini merupakan upaya perseroan untuk memperoleh suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Direktur Utama JSMR Adityawarman mengungkapkan, perseroan ingin menghimpun dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman, atau untuk modal kerja.
"Kami berencana menggelar aksi korporasi penerbitan rights issue dengan target perolehan dana sebesar Rp7 triliun," ujarnya di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Adit menyatakan pada tahun ini tidak ikut menerima PMN karena belum memenuhi kesiapan lahan secara keseluruhan.
"Tidak ikut kemarin PNM yang ramai di Badan Anggaran (Banggar). Kita tidak hanya incar uangnya tapi kesiapan lahan konstruksi. Percuma ada uangnya tapi belum bisa digunakan, bisa jadi apa itu?" jelasnya.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini masih menjadi pemegang saham mayoritas perseroan dengan porsi 70%, maka dana yang harus digelontorkan pemerintah melalui PMN sebesar Rp4,9 triliun.
"Kan pemerintah 70% dari Rp7 triliun itu sekitar Rp4,9 triliun dan 30% saham perseroan dikuasi publik, sisanya Rp2,1 triliun diserap publik," pungkasnya.
Disingung rencana menerbitkan obligasi, perseroan belum ingin melakukannya karena suku bunga sedang tinggi.
(rna)
Lihat Juga :
