Pemerintah Siap Tekan Biaya Logistik Pelabuhan

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian akan membentuk tim task force (tim penanganan masalah) untuk menekan biaya logistik di pelabuhan, yang selama ini masih tinggi.

Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, tim ini nantinya memiliki tugas untuk melaporkan mengenai masalah dan kendala yang dihadapi menjadi sumber inefisiensi di pelabuhan.

"Nanti kita laporkan ke Presiden dari waktu ke waktu supaya segala sumber inefisiensi, terutama akibat birokrasi bisa diselesaikan segera. Karena selama ini masalahnya adalah pelabuhan kita itu utilisasinya masih sangat rendah. Sebab itu pembangunan pelabuhan baru, terutama pelabuhan utama perlu dipikirkan ulang," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Dia mengatakan, tim ini akan di bawah koordinasinya dan diawasi langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tim ini juga akan melaporkan secara berkala, kondisi riil yang terjadi di pelabuhan.

Menurutnya, selama ini biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih sangat mahal. Bahkan hampir menyentuh 24% dari growth domestic product (GDP) nasional.

"Kalau kita ingin perbaiki efisiensi ekonomi kita, maka harus perbaiki, salah satunya masalah biaya logistik. Komponen biaya logistik yang signifikan itu biaya transportasi, dan kalau kita lihat efisiensi pelabuhan itu menjadi hal yang sangat penting," pungkas Sofyan.