50 Pelabuhan Ditawarkan ke Publik
Kamis, 12 Februari 2015 - 21:25 WIB
50 Pelabuhan Ditawarkan ke Publik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menawarkan sekitar 50 pelabuhan non Pelindo kepada publik. Itu berarti konsep pengelolaan pelabuhan yang ditawarkan akan dikelola badan usaha. Sistem pengelolaannya hampir sama dengan jalan tol di Indonesia, yakni konsesi.
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Adolf R Tambunan mengatakan, saat ini pihaknya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan sedang mengkaji pelabuhan-pelabuhan yang dikelola badan usaha non Pelindo.
"Pelabuhan-pelabuhan yang akan ditawarkan itu masih sedang dikaji. Pelabuhan-pelabuhan ini nantinya bisa dikelola oleh publik atau swasta melalui badan usaha. Pelindo sekalipun tertarik juga bisa masuk apakah dengan kerja sama swasta dan sebagainya," ujar Adolf, Kamis (12/2/2015).
Dia menjelaskan, penawaran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada publik merupakan amanat peraturan menteri yang diatur melalui masa konsesi. "Kami menyampaikan bahwa itu diamanatkan melalui peraturan menteri mengenai konsesi terhadap pelabuhan yang tadi itu harusnya bisa dibuka kepada publik," terangnya.
Menurutnya, selama ini pelabuhan termasuk aset BUMN sehingga pengelolaannya bisa dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). "Ini sifatnya kerja sama pemanfaatan melalui pengelolaan aset negara dalam bentuk badan usaha. Mekanisme berupa mekanisme pelayanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengatur berapa lama pengelolaan tersebut yang disebut masa konsesi," pungkasnya.
Sebagai informasi, pelabuhan di Indonesia saat ini berjumlah 2.155 pelabuhan, terdiri atas 1.141 pelabuhan umum dan 934 pelabuhan khusus. Dari 1.141 pelabuhan umum tersebut, 114 di antaranya dikelola PT Pelindo, meliputi Pelindo I-Pelindo IV. Sisanya sebanyak 934 pelabuhan terdiri atas Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pelabuhan. Salah satu Badan Usaha Pelabuhan besar di Indonesia ialah BUP yang dikelola PT Samudera Indonesia.
Sejumlah pelabuhan yang akan ditawarkan tersebut merupakan UPT pelabuhan, antara lain Pelabuhan UPT Karongkong Sulawesi Selatan, Pelabuhan Bungkutoko Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Anggrek Gorontalo serta Pelabuhan Calang Aceh.
Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Adolf R Tambunan mengatakan, saat ini pihaknya melalui Badan Penelitian dan Pengembangan sedang mengkaji pelabuhan-pelabuhan yang dikelola badan usaha non Pelindo.
"Pelabuhan-pelabuhan yang akan ditawarkan itu masih sedang dikaji. Pelabuhan-pelabuhan ini nantinya bisa dikelola oleh publik atau swasta melalui badan usaha. Pelindo sekalipun tertarik juga bisa masuk apakah dengan kerja sama swasta dan sebagainya," ujar Adolf, Kamis (12/2/2015).
Dia menjelaskan, penawaran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) kepada publik merupakan amanat peraturan menteri yang diatur melalui masa konsesi. "Kami menyampaikan bahwa itu diamanatkan melalui peraturan menteri mengenai konsesi terhadap pelabuhan yang tadi itu harusnya bisa dibuka kepada publik," terangnya.
Menurutnya, selama ini pelabuhan termasuk aset BUMN sehingga pengelolaannya bisa dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan dalam bentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP). "Ini sifatnya kerja sama pemanfaatan melalui pengelolaan aset negara dalam bentuk badan usaha. Mekanisme berupa mekanisme pelayanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mengatur berapa lama pengelolaan tersebut yang disebut masa konsesi," pungkasnya.
Sebagai informasi, pelabuhan di Indonesia saat ini berjumlah 2.155 pelabuhan, terdiri atas 1.141 pelabuhan umum dan 934 pelabuhan khusus. Dari 1.141 pelabuhan umum tersebut, 114 di antaranya dikelola PT Pelindo, meliputi Pelindo I-Pelindo IV. Sisanya sebanyak 934 pelabuhan terdiri atas Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) pelabuhan. Salah satu Badan Usaha Pelabuhan besar di Indonesia ialah BUP yang dikelola PT Samudera Indonesia.
Sejumlah pelabuhan yang akan ditawarkan tersebut merupakan UPT pelabuhan, antara lain Pelabuhan UPT Karongkong Sulawesi Selatan, Pelabuhan Bungkutoko Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Anggrek Gorontalo serta Pelabuhan Calang Aceh.
(dmd)
Lihat Juga :
