Pengusaha Bioskop Tolak Pembatasan Film Impor
Pengusaha Bioskop Tolak Pembatasan Film Impor
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha bioskop menentang rencana pembatasan film impor. Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) menilai, pembatasan film impor tidak serta merta meningkatkan produksi film nasional dan jumlah penonton.
“Tidak ada korelasi antara keduanya. Selama kualitas masih belum membaik, sulit berharap bahwa penonton akan beramai-ramai menyaksikan film nasional,” ujar Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin melalui siaran pers kemarin. Djonny mencontohkan, pada 2011 selama enam bulan film impor sama sekali tidak bisa masuk ke Indonesia.
Namun, kondisi tersebut tidak lantas meningkatkan jumlah penonton, justru sebaliknya. Jumlah penonton film saat itu menurutnya hanya 14 juta, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 16 juta penonton. Dalam konteks inilah Djonny mengatakan, bahwa kunci utama untuk meningkatkan animo penonton film adalah kualitas.
“Jika film-film Indonesia yang diproduksi berkualitas baik, meski dari sisi kuantitas tidak terlampau banyak, bisa meningkatkan jumlah penonton,” tuturnya. Djonny menyebutkan bahwa industri perfilman Indonesia pernah mengalami masa keemasan pada 2008. Saat itu tercatat 30 juta penonton menyaksikan film Indonesia. Angka tersebut setara dengan 58% dari total jumlah penonton film, baik film Indonesia maupun film asing.
Dari sisi segmentasi penonton pun Djonny menilai bahwa film impor maupun nasional memiliki segmentasi berbeda. Artinya, penonton film impor tidak serta-merta beralih menonton film Indonesia ketika film impor dilarang. Dia menambahkan, ada pula dampak buruk pembatasan film impor, yakni meningkatkan pembajakan film. Peredaran film ilegal akan semakin marak karena penggemar film impor tentu tetap ingin menonton film-film asing.
“Jika hal ini terjadi, bukan hanya pengusaha bioskop yang dirugikan, namun juga pemerintah. Pemerintah tidak akan mendapat pajak dari tontonan dan peredaran film impor di Indonesia,” imbuhnya. Produser dan sutradara film Joko Anwar juga turut menolak rencana pembatasan. Dia mengatakan, masalah utama film Indonesia adalah sumber daya manusia.
“Kita kekurangan sekali film maker yang memiliki skill dan talent untuk bisa membuat film Indonesia yang bisa menarik penonton film Indonesia ke bioskop,” katanya. Salah satu penyebab menurutnya adalah kurangnya sekolah film dan pelatihan film di Indonesia. Empat tahun lalu hanya terdapat satu sekolah film di negara ini.
Saat ini jumlahnya meningkat, dengan keberadaan tiga sekolah film di Jakarta. Wacana pembatasan film impor sebelumnya dimunculkan Ketua Komite Video Film Fotografi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rudy Sanyoto. Menurut dia, untuk membangkitkan industri film nasional, perlu dilakukan pembatasan kuota film impor.
M faizal
“Tidak ada korelasi antara keduanya. Selama kualitas masih belum membaik, sulit berharap bahwa penonton akan beramai-ramai menyaksikan film nasional,” ujar Ketua Umum GPBSI Djonny Syafruddin melalui siaran pers kemarin. Djonny mencontohkan, pada 2011 selama enam bulan film impor sama sekali tidak bisa masuk ke Indonesia.
Namun, kondisi tersebut tidak lantas meningkatkan jumlah penonton, justru sebaliknya. Jumlah penonton film saat itu menurutnya hanya 14 juta, turun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 16 juta penonton. Dalam konteks inilah Djonny mengatakan, bahwa kunci utama untuk meningkatkan animo penonton film adalah kualitas.
“Jika film-film Indonesia yang diproduksi berkualitas baik, meski dari sisi kuantitas tidak terlampau banyak, bisa meningkatkan jumlah penonton,” tuturnya. Djonny menyebutkan bahwa industri perfilman Indonesia pernah mengalami masa keemasan pada 2008. Saat itu tercatat 30 juta penonton menyaksikan film Indonesia. Angka tersebut setara dengan 58% dari total jumlah penonton film, baik film Indonesia maupun film asing.
Dari sisi segmentasi penonton pun Djonny menilai bahwa film impor maupun nasional memiliki segmentasi berbeda. Artinya, penonton film impor tidak serta-merta beralih menonton film Indonesia ketika film impor dilarang. Dia menambahkan, ada pula dampak buruk pembatasan film impor, yakni meningkatkan pembajakan film. Peredaran film ilegal akan semakin marak karena penggemar film impor tentu tetap ingin menonton film-film asing.
“Jika hal ini terjadi, bukan hanya pengusaha bioskop yang dirugikan, namun juga pemerintah. Pemerintah tidak akan mendapat pajak dari tontonan dan peredaran film impor di Indonesia,” imbuhnya. Produser dan sutradara film Joko Anwar juga turut menolak rencana pembatasan. Dia mengatakan, masalah utama film Indonesia adalah sumber daya manusia.
“Kita kekurangan sekali film maker yang memiliki skill dan talent untuk bisa membuat film Indonesia yang bisa menarik penonton film Indonesia ke bioskop,” katanya. Salah satu penyebab menurutnya adalah kurangnya sekolah film dan pelatihan film di Indonesia. Empat tahun lalu hanya terdapat satu sekolah film di negara ini.
Saat ini jumlahnya meningkat, dengan keberadaan tiga sekolah film di Jakarta. Wacana pembatasan film impor sebelumnya dimunculkan Ketua Komite Video Film Fotografi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rudy Sanyoto. Menurut dia, untuk membangkitkan industri film nasional, perlu dilakukan pembatasan kuota film impor.
M faizal
(bbg)
Explore More