Ekonom: Target Pajak Jokowi Bisa Lumpuhkan Ekonomi

Minggu, 15 Februari 2015 - 10:21 WIB
Ekonom: Target Pajak...
Ekonom: Target Pajak Jokowi Bisa Lumpuhkan Ekonomi
A A A
JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk mematok target pajak non migas sebesar Rp1.489,7 triliun dan pajak migas Rp139,3 triliun. Ekonom menilai angka ini berpotensi melumpuhkan ekonomi.

Ekonom senior Didik J Rachbini mengemukakan, ‎dalam anggaran APBNP 2015 yang disetujui DPR RI, target penerimaan pajak pemerintah akan menjadi sektor paling kritis. Target pajak ini naik signifikan dibanding tahun anggaran 2014.

"Kalau APBNP paling kritis penerimaan, pemerintah dalam hal ini presiden mau menggenjot pajak sebesar-besaran dengan tambahan pajak Rp600 triliun yang ingin diminta. Secara teroritis, seperti kita tahu,‎ kalau pajak digenjot maka akan jadi buruk bagi perekonomian," ujar Didik dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Didik menuturkan, jika penerimaan ‎negara dari sektor pajak terlalu tinggi, maka para investor akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di Indonesia. Jika ini terjadi, maka rencana-rencana anggaran dana desa dan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sulit terlaksana.

"Tidak ada yang signifikan, ‎kecuali penerimaan negara akan bermasalah, harga-harga turun, pajak turun. Kalau tidak semua budget untuk dana desa dan infrastruktur tidak mencapai sasaran," jelas Didik.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI tidak yakin target pajak akan tercapai pemerintah. Ini karena banyaknya masalah internal dan eksternal yang masih menjadi bayang-bayang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Anggota Komisi XI Roswinda Manurung menjelaskan, faktor utama adalah sumber daya manusia (SDM) di intern pegawai pajak yang belum mencukupi jumlah pantas. Saat ini, pegawai pajak di Indonesia baru mencapai 32.000.

"Itu kalau kita lihat rasionya begini 1 SDM:8.000 dengan wajib pajak (WP). Apa iya target pajak itu akan tercapai? Nanti kalau sudah begitu, alasan di akhir tahun disebut gara-gara masalah SDM lagi. Itu lagu lama," ujarnya, Kamis (12/2/2015) malam.

Dia juga meminta penjelasan lebih lanjut dari Ditjen Pajak tentang penambahan SDM untuk WP dan perluasan kapasitas organisasi. Karena, optimisme Ditjen Pajak di awal tahun selalu kandas, dengan alasan yang sama saat target tidak tercapai. "Jadi, bagaimana caranya Ditjen Pajak mewujudkan hal tersebut," tandasnya.
(dmd)
Berita Terkait
Aksi Menuntut Reformasi...
Aksi Menuntut Reformasi Pegawai Pajak
Negara yang Kaya Tanpa...
Negara yang Kaya Tanpa Memungut Pajak dari Rakyatnya
Diskon Pajak Mobil Baru...
Diskon Pajak Mobil Baru Berlaku Mulai 1 Maret 2021
Pertama di Indonesia,...
Pertama di Indonesia, Pelopor Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Secara Elektronik
Adaro Raih Penghargaan...
Adaro Raih Penghargaan Wajib Pajak
Realisasi Pajak DKI...
Realisasi Pajak DKI Jakarta 2024 Tembus Rp44,46 Triliun
Berita Terkini
IHSG Masih Memerah di...
IHSG Masih Memerah di 6.221, Cek Saham Apa Saja yang Pesakitan
36 menit yang lalu
Harga Emas Hari Ini...
Harga Emas Hari Ini Tembus Rekor Lagi usai Melesat Naik Rp14.000
1 jam yang lalu
Inggris dan UE Cari...
Inggris dan UE Cari Cara Gembosi Aset Beku Rusia, Nilainya Tembus Rp4.893 Triliun
2 jam yang lalu
Mentan Amran Kecewa...
Mentan Amran Kecewa Gabah Dibeli di Bawah HPP! Pimwil BULOG Kalsel Dicopot
2 jam yang lalu
Afrika Selatan Rugi...
Afrika Selatan Rugi Rp2.537 Triliun Akibat Pemadaman Listrik
4 jam yang lalu
Dampingi Wapres Gibran,...
Dampingi Wapres Gibran, Waketum Kadin Clarissa Tanoesoedibjo Dukung Pengembangan AI
12 jam yang lalu
Infografis
3 Alasan Rusia Bisa...
3 Alasan Rusia Bisa Ubah Prancis Menjadi Chernobyl Raksasa
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved