APBN Dituntut Bisa Kendalikan Fluktuasi Harga Komoditas

Minggu, 15 Februari 2015 - 18:18 WIB
APBN Dituntut Bisa Kendalikan...
APBN Dituntut Bisa Kendalikan Fluktuasi Harga Komoditas
A A A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mempertanyakan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang baru saja disahkan DPR RI mampu mengendalikan fluktuasi harga komoditas. Selama ini, pasar yang mengendalikan.

Menurutnya, APBN dituntut bisa mengintervensi pergerakan harga yang dinilai tunduk pada penawaran pasar. "Itu pertanyaan besarnya, perdagangan tunduk pada mekanisme pasar. Lalu berlaku juga sistem pasar bebas berbagai komoditas," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (15/2/2015).

Menurut Ichsan, pertanyaan tersebut karena berujung pada persoalan apakah APBN mampu mengurangi angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia mencapai 40% dengan indikator USD2 per hari.

Sementara untuk besaran angka, bukan menjadi persoalan. Tapi masalah soal sistem di balik APBN tersebut. "Soal sistem yang di balik APBN. Sistemnya itu sistem yang cenderung menerapkan prinsip neo liberal. Misalnya, walaupun belanja mencapai Rp1.984 triliun gitu, tapi kan harga energi diserahkan ke harga pasar. Nilai tukar tetap diserahkan ke mekanisme pasar," tandasnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
APBN per November 2024...
APBN per November 2024 Tekor Rp401,8 triliun
APBN Februari 2025 Defisit...
APBN Februari 2025 Defisit 0,13 Persen atau Rp31,2 Triliun
Simak! Kinerja APBN...
Simak! Kinerja APBN Mei 2022
Kinerja APBN 2021 Dinilai...
Kinerja APBN 2021 Dinilai Cukup Positif, Ini Penjelasannya
APBN Defisit Rp104,2...
APBN Defisit Rp104,2 Triliun per Maret 2025
APBN Kuartal I 2025...
APBN Kuartal I 2025 Tetap Terjaga
Berita Terkini
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
39 menit yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
55 menit yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
1 jam yang lalu
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
1 jam yang lalu
Potensi Tokenisasi Aset...
Potensi Tokenisasi Aset Capai USD2 Triliun di 2030, Keamanan Investor Jadi Kunci
2 jam yang lalu
Airlangga Sangkal PFII...
Airlangga Sangkal PFII Jadi Surga Pencucian Uang: Bukan untuk Dana-dana Gelap
2 jam yang lalu
Infografis
Tahapan Penerimaan Sekolah...
Tahapan Penerimaan Sekolah Kedinasan 2026, Lulus Bisa Jadi Calon PNS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved