Pembebasan Lahan PLTU Batang Tinggal 5%
Senin, 16 Februari 2015 - 10:41 WIB
Pembebasan Lahan PLTU Batang Tinggal 5%
A
A
A
BOGOR - Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengklaim, pembebasan lahan megaproyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah hampir rampung. Bahkan dia memastikan, pembebasan lahannya tinggal 5%.
Hal tersebut disampaikannya usai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat. Selain Sofyan, hadir pula dalam pertemuan tersebut Dirut PT Adaro, Executive Managing Direktur J-Power Corp, dan Chief Operating Officer Itochu Corp.
"Sudah hampir semua selesai (pembebasan lahan), tinggal 5% saja," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015).
Sofyan menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah akan menerapkan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam pembebasan lahan proyek senilai Rp40 triliun tersebut. Pembebasan lahan itu secara prinsip dimaksudkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
"Kita akan terapkan besok di lapangan (UU Nomor 2 tahun 2012), mudah-mudahan masyarakat memahami. Kami yakin bahwa tidak ada bicara pergantian (lahan) yang merugikan karena berkali-kali lipat dari nilai investasi yang didapat," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikannya usai memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jawa Barat. Selain Sofyan, hadir pula dalam pertemuan tersebut Dirut PT Adaro, Executive Managing Direktur J-Power Corp, dan Chief Operating Officer Itochu Corp.
"Sudah hampir semua selesai (pembebasan lahan), tinggal 5% saja," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2/2015).
Sofyan menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah akan menerapkan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2012 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam pembebasan lahan proyek senilai Rp40 triliun tersebut. Pembebasan lahan itu secara prinsip dimaksudkan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
"Kita akan terapkan besok di lapangan (UU Nomor 2 tahun 2012), mudah-mudahan masyarakat memahami. Kami yakin bahwa tidak ada bicara pergantian (lahan) yang merugikan karena berkali-kali lipat dari nilai investasi yang didapat," pungkasnya.
(rna)
Lihat Juga :
