Kemenakertrans Dukung Gerakan Nasional Non Tunai
Kemenakertrans Dukung Gerakan Nasional Non Tunai
A
A
A
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengaku, sangat mendukung dan siap berkontribusi langsung tehadap inisiatif Bank Indonesia dalam menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai.
Melalui edukasi transaksi non-tunai, TKI akan lebih percaya diri dan aman dalam melakukan kewajibannya, baik pada masa pra-penempatan, antara lain dalam pembayaran asuransi maupun pada masa penempatan, khususnya pada saat pengiriman remitansi kepada keluarganya di Indonesia.
"Dari sisi pelayanan pemerintah, hal ini juga akan mendorong good governance melalui sistem pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta menghindari praktik-praktik pungutan yang seharusnya tidak terjadi," kata Hanif di Gedung Bank Indonesia, Senin (16/2/2015).
Dia melanjutkan, upaya pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui Gerakan Nasional Non Tunai sejalan dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, di mana salah satunya enghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
"Utamanya dalam mendukung agenda prioritas Nawacita, yaitu melindungi hak dan keselamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya para pekerja migran," imbuh dia.
Sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai, pada bulan Desember 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan ini menekankan seluruh transaksi biaya pada proses penempatan dan perlindungan TKI wajib dilakukan secara non-tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Untuk itu, saya yakin akan banyak inisiatif kerja sama yang akan digulirkan guna perbaikan sistem pelayanan dan pemberdayaan TKI yang bermuara pada peningkatan kapasitas TKI dalam mengelola penghasilannya demi peningkatan taraf hidup mereka dan keluarganya di masa mendatang," tutur dia.
Melalui edukasi transaksi non-tunai, TKI akan lebih percaya diri dan aman dalam melakukan kewajibannya, baik pada masa pra-penempatan, antara lain dalam pembayaran asuransi maupun pada masa penempatan, khususnya pada saat pengiriman remitansi kepada keluarganya di Indonesia.
"Dari sisi pelayanan pemerintah, hal ini juga akan mendorong good governance melalui sistem pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta menghindari praktik-praktik pungutan yang seharusnya tidak terjadi," kata Hanif di Gedung Bank Indonesia, Senin (16/2/2015).
Dia melanjutkan, upaya pelayanan penempatan dan perlindungan TKI melalui Gerakan Nasional Non Tunai sejalan dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, di mana salah satunya enghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
"Utamanya dalam mendukung agenda prioritas Nawacita, yaitu melindungi hak dan keselamatan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya para pekerja migran," imbuh dia.
Sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai, pada bulan Desember 2014 telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Peraturan ini menekankan seluruh transaksi biaya pada proses penempatan dan perlindungan TKI wajib dilakukan secara non-tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Untuk itu, saya yakin akan banyak inisiatif kerja sama yang akan digulirkan guna perbaikan sistem pelayanan dan pemberdayaan TKI yang bermuara pada peningkatan kapasitas TKI dalam mengelola penghasilannya demi peningkatan taraf hidup mereka dan keluarganya di masa mendatang," tutur dia.
(rna)
Explore More