Bangun Smelter di Gresik Tak Ratakan Pembangunan
Kamis, 19 Februari 2015 - 16:29 WIB
Bangun Smelter di Gresik Tak Ratakan Pembangunan
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang saran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar pabrik pemurnian dan pengolahan mineral (smelter) konsorsium nasional dibangun di Gresik lantaran dinilai tidak akan meratakan pembangunan nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menegaskan, pihaknya menolak rencana pembangunan smelter di wilayah tersebut. Selain di lokasi tersebut telah ada smelter, rencana tersebut juga menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan tidak merata.
"Cara berpikir itu yang salah kembali ke Gresik lagi. Kita ingin meratakan pembangunan," ujar Kurtubi kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Dia mengungkapkan, seharusnya industri hilir lainnya bisa didorong untuk meratakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Menurut dia, pejabat di pemerintahan tidak mendorong pembangunan seluruhnya di Pulau Jawa.
"Ini agar lebih merata, pendapatan daerah lainnya tidak ketinggalan, infrastruktur harus dibangun di daerah tambang. Masa mereka ketiban polusinya saja. Ini harus ditentang," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan, pembangunan smelter konsorsium nasional bisa dibangun di Gresik, Jawa Timur.
Namun, kepastiannya masih menunggu hasil pembicaraan konsorsium yang merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Empat pemegang KK yang masuk dalam konsorsium pembangunan smelter, yaitu PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Gorontalo Mining dan PT Kalimantan Surya Kencana.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar menuturkan, pemilihan lokasi smelter menjadi tolok ukur lamanya proses pembangunan smelter sebab lokasi sangat menentukan infrastruktur penunjang yang diperlukan untuk pembangunan.
"Lokasi di Gresik itu bisa menjadi salah satu yang mereka rundingkan," pungkasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi menegaskan, pihaknya menolak rencana pembangunan smelter di wilayah tersebut. Selain di lokasi tersebut telah ada smelter, rencana tersebut juga menyebabkan pembangunan dan kesejahteraan tidak merata.
"Cara berpikir itu yang salah kembali ke Gresik lagi. Kita ingin meratakan pembangunan," ujar Kurtubi kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Dia mengungkapkan, seharusnya industri hilir lainnya bisa didorong untuk meratakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Menurut dia, pejabat di pemerintahan tidak mendorong pembangunan seluruhnya di Pulau Jawa.
"Ini agar lebih merata, pendapatan daerah lainnya tidak ketinggalan, infrastruktur harus dibangun di daerah tambang. Masa mereka ketiban polusinya saja. Ini harus ditentang," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan, pembangunan smelter konsorsium nasional bisa dibangun di Gresik, Jawa Timur.
Namun, kepastiannya masih menunggu hasil pembicaraan konsorsium yang merupakan perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Empat pemegang KK yang masuk dalam konsorsium pembangunan smelter, yaitu PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Gorontalo Mining dan PT Kalimantan Surya Kencana.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar menuturkan, pemilihan lokasi smelter menjadi tolok ukur lamanya proses pembangunan smelter sebab lokasi sangat menentukan infrastruktur penunjang yang diperlukan untuk pembangunan.
"Lokasi di Gresik itu bisa menjadi salah satu yang mereka rundingkan," pungkasnya.
(rna)
