JK Klaim 80% Daerah Siap Jalani PTSP
Sabtu, 21 Februari 2015 - 15:41 WIB
JK Klaim 80% Daerah Siap Jalani PTSP
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengklaim bahwa 80% daerah di Indonesia sudah siap menjalani program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Saat ini beberapa daerah telah memiliki sistem tersebut.
Menurutnya, sisa 20% daerah yang belum menjalankan PTSP akan dikejar hingga akhir tahun ini. "Ya hampir 80% daerah sudah punya PTSP, sehingga kekurangan yang sedikit itu yang harus diselesaikan tahun ini," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/2/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, setelah semua daerah siap dan memiliki kantor PTSP, tahap selanjutnya pemerintah akan mengecek langsung pelayanan satu pintu tersebut agar benar berjalan baik.
"Baik mengenai biaya, ketepatan waktu itu akan kita cek. Nanti akan diusahakan index service, sehingga pelayanan bisa kelihatan di situ," imbuhnya.
Mantan Wapres era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan masukan agar nantinya PTSP tidak berbentuk badan, melainkan berbentuk dinas. Hal ini semata untuk mempermudah proses eksekusi investasi.
"Setiap kita bertemu (pemda) seperti ini, selalu ada masukan-masukan yang sangat baik seperti ini untuk pemerintah pusat," pungkas JK.
Menurutnya, sisa 20% daerah yang belum menjalankan PTSP akan dikejar hingga akhir tahun ini. "Ya hampir 80% daerah sudah punya PTSP, sehingga kekurangan yang sedikit itu yang harus diselesaikan tahun ini," ujarnya di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/2/2015).
Lebih lanjut dia mengatakan, setelah semua daerah siap dan memiliki kantor PTSP, tahap selanjutnya pemerintah akan mengecek langsung pelayanan satu pintu tersebut agar benar berjalan baik.
"Baik mengenai biaya, ketepatan waktu itu akan kita cek. Nanti akan diusahakan index service, sehingga pelayanan bisa kelihatan di situ," imbuhnya.
Mantan Wapres era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menambahkan, pemerintah daerah juga memberikan masukan agar nantinya PTSP tidak berbentuk badan, melainkan berbentuk dinas. Hal ini semata untuk mempermudah proses eksekusi investasi.
"Setiap kita bertemu (pemda) seperti ini, selalu ada masukan-masukan yang sangat baik seperti ini untuk pemerintah pusat," pungkas JK.
(izz)
Lihat Juga :
