Tak Sesuai Konsep Jokowi, Proyek Cilamaya Harus Dibatalkan
Sabtu, 21 Februari 2015 - 16:55 WIB
Tak Sesuai Konsep Jokowi, Proyek Cilamaya Harus Dibatalkan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat sosial dan politik Fachry Ali menilai, rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya tidak sesuai dengan konsep tol laut yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka, tidak ada jalan lain bagi pemerintah kecuali menghentikan rencana pembangunan pelabuhan ini.
Dalam konsep tersebut, lanjut dia, seharusnya pemerintah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa. Terutama, untuk di titik-titik yang menghubungkan antara ujung Sumatera hingga ujung Papua.
"Sedangkan di Jawa, tidak perlu ada lagi pelabuhan baru, melainkan cukup dengan mengembangkan dan meningkatkan pelabuhan yang sudah ada. Sebut saja Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya," ujar Fachry dalam rilisnya, di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).
Jika pengembangan dilakukan seperti itu, maka upaya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang terpisah dengan laut menjadi sebuah jalur ekonomi yang efisien, bisa tercapai. Sehingga, konsep tol laut yang diharapkan bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan di Indonesia pun bisa diwujudkan.
Namun, jika memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, maka sangat tidak efisien. "Kebijakan ini yang saya sebut sebagai Jokowinomics. Yakni kebijakan pemerintah yang cenderung menjadi program belanja yang masif dan ekspansif (massive and expansive spending program). Bukankah membangun Pelabuhan Cilamaya dari nol serta memiliki banyak kontroversi, membutuhkan energi lebih besar daripada mengembangkan yang sudah ada?" katanya.
Menurut Fachry, pelabuhan Cilamaya bukan hanya menjadikan koneksi jalan laut tidak efisien. Di sisi lain, Fachry juga melihat bahwa Pelabuhan Cilamaya juga memiliki dampak buruk yang luar biasa.
"Kerusakan-kerusakan itu misalnya mulai dari rusaknya pipa-pipa dan sumur-sumur minyak Pertamina yang dampaknya sangat berbahaya, hingga hilangnya peran Karawang sebagai penghasil beras nomor satu di Indonesia. Terlebih, hingga saat ini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut pun masih bermasalah," pungkas dia.
Dalam konsep tersebut, lanjut dia, seharusnya pemerintah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa. Terutama, untuk di titik-titik yang menghubungkan antara ujung Sumatera hingga ujung Papua.
"Sedangkan di Jawa, tidak perlu ada lagi pelabuhan baru, melainkan cukup dengan mengembangkan dan meningkatkan pelabuhan yang sudah ada. Sebut saja Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Tanjung Priok Jakarta, dan Tanjung Perak Surabaya," ujar Fachry dalam rilisnya, di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).
Jika pengembangan dilakukan seperti itu, maka upaya untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang terpisah dengan laut menjadi sebuah jalur ekonomi yang efisien, bisa tercapai. Sehingga, konsep tol laut yang diharapkan bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan di Indonesia pun bisa diwujudkan.
Namun, jika memaksakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya, maka sangat tidak efisien. "Kebijakan ini yang saya sebut sebagai Jokowinomics. Yakni kebijakan pemerintah yang cenderung menjadi program belanja yang masif dan ekspansif (massive and expansive spending program). Bukankah membangun Pelabuhan Cilamaya dari nol serta memiliki banyak kontroversi, membutuhkan energi lebih besar daripada mengembangkan yang sudah ada?" katanya.
Menurut Fachry, pelabuhan Cilamaya bukan hanya menjadikan koneksi jalan laut tidak efisien. Di sisi lain, Fachry juga melihat bahwa Pelabuhan Cilamaya juga memiliki dampak buruk yang luar biasa.
"Kerusakan-kerusakan itu misalnya mulai dari rusaknya pipa-pipa dan sumur-sumur minyak Pertamina yang dampaknya sangat berbahaya, hingga hilangnya peran Karawang sebagai penghasil beras nomor satu di Indonesia. Terlebih, hingga saat ini Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut pun masih bermasalah," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
