Konsesi Dermaga Utara Batuampar Disiapkan
A
A
A
JAKARTA - Regulator Pelabuhan Bebas Batam tengah menyiapkan kajian konsesi Dermaga Utara Batuampar menyusul penyelesaian proyek pada November 2014. Hal ini dilakukan agar pengelolaan pelabuhan dapat segera dilelang pada tahun ini.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bachroni mengungkapkan, lelang pengelolaan Dermaga Utara bisa disiapkan setelah selesainya proses kajian ketentuan konsesi yang dilakukan pihaknya bersama kajian kelayakan dermaga baru tersebut.
Lelang pengelolaan juga dikejar agar operasional dermaga utara Batuampar tidak molor yang rencananya bisa dioperasikan pada Maret tahun ini. "Kami lagi mempelajari ketentuan lelangnya karena ini lelang investasi. Kajian konsesi kerjasamanya akan diselesaikan karena dermaga utara sudah selesai November kemarin dan semua ditarget selesai pada Maret 2015" ujar Imam di Batam Centre, Senin (23/2/2015).
Menurutnya, konsesi atas dermaga utara akan diberikan kepada siapa saja pemenang lelang baik pihak swasta maupun BUMN selama memenuhi adendum perjanjian konsesi yang sudah disusun dan disepakati, serta sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Batam. Pelindo I juga sudah memberi sinyal berminat mengelola dermaga utara.
Sementara mengenai masa konsesi, Imam menyebutkan, pihaknya masih mengkaji beberapa opsi mengingat dalam konsesi pelabuhan masa konsesi bisa sampai 75 tahun. Namun BP Batam memastikan akan ada klausul konsesi yang diberikan pada operator bahwa negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) memperoleh pemasukan dari pendapatan kotor per tahun.
"Dengan kerja sama ini operator harus melengkapi semua termasuk ada kewajiban pendapatan ke negara. Dengan pendapatan itu kami akan bangun infrastruktur pelabuhan lain lagi," paparnya.
Proyek dermaga utara dibangun BP Batam sejak 2012 melalui pendanaan multiyears APBN senilai Rp360 miliar dan rampung pada November 2014. Proyek itu dikerjakan emiten konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Wika menggarap pekerjaan konstruksi perluasan dermaga yang mencakup dermaga baru sepanjang 670 meter dengan lebar 305 meter. Saat ini panjang dermaga Batuampar mencapai 1.050 meter dari 3.600 meter yang direncanakan.
Wika juga mengerjakan pekerjaan pengerukan atau dredging, pengadaan dan pemasangan rel crane, perbaikan dermaga eksisting, instalasi High Mast, instalasi kabel, instalasi hidrant dan instalasi air bersih.
Menurut Imam, dalam kajian awal, dermaga utara membutuhkan luas 30 hektare, gedung dan peralatan kontainer pelabuhan sebagai dukungan operasional dermaga. Pengelolaan dan penyediaan itu dipastikan masuk dalam kebutuhan lelang.
Beroperasinya dermaga utara, diperkirakan kapasitas tampung Batuampar mencapai 800.000 TEUs per tahun, dari kapasitas sebelumnya hanya 230.000 TEUs.
"Langkah berikutnya adalah kami kerjasama dengan siapa. Kami siap terbuka sama siapa saja karena prosesnya (lelang ) terbuka," ujarnya.
Selain Dermaga Utara, BP Batam juga berniat mengembangkan Dermaga Selatan dalam lima tahun ke depan dan Pelabuhan CPO Kabil pada tahun ini.
Sebelumnya, Pengembangan pelabuhan di FTZ Batam dipertegas menjadi pengembangan infrastruktur prioritas pada anggaran BP Batam tahun 2015 yang disetujui oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp1,097 triliun.
BP Batam menyebutkan pendanaan untuk infrastruktur pelabuhan tersebut cukup dominan yakni hampir 50% dari total anggaran. Pengembangan pelabuhan juga disesuaikan dengan program tol laut yang digagas presiden terpilih Joko Widodo.
Selain pelabuhan Batuampar yang sejak dua tahun terakhir terus dikembangkan, Pelabuhan CPO Kabil juga masuk dalam pengembangan dengan penambahan dermaga. Anggaran BP Batam pada tahun depan juga mayoritas akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur lain seperti bandara. Pengelolaan Bandara Hang Nadim seperti diketahui sudah sepenuhnya berada di tangan BP Batam.
"Mayoritas untuk infrastruktur pelabuhan cukup besar hampir 50% dan sebenarnya pengembangan ini terkait dengan program pemerintah baru mengenai pembangunan tol laut," ujar Deputi 3 Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Istono.
Pelabuhan di Batam sendiri diyakini Istono sudah disiapkan sejak tiga tahun terakhir. Sehingga pelabuhan di kota ini sudah siap untnuk menjadi pelabuhan yang perlu dilalui oleh jalur tol laut dalam program Jokowi. BP Batam juga akan mendorong kebutuhan pendanaan untuk pengembangan pelabuhan Batam di luar pendanaan pemerintah dalam APBN. Istono mengatakan sumber pendanaan untuk pelabuhan bisa melibatkan investor.
Skema pendanaan dari investor ditargetkan bisa digunakan untuk merealisasikan proyek Rp7 triliun pelabuhan alih jasa atau transhipment Tanjungsauh yang sejak dua tahun terakhir terus didengungkan.
"Pelibatan pendanaan dari investor bisa digunakkan seperti yang di Tanjungsauh. Sejauh ini sudah ada kerja sama dengan Pelindo," tuturnya.
Pengembangan Tanjungsauh saat ini masih menanti proses menjadi kawasan FTZ yang diperkirakan akan selesai tidak dalam waktu yang lama. Namun menurut Istono proses ini akan selesai dalam pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK. "Lebih baik seperti itu," ucapnya.
Pengamat Kepelabuhanan Muhammad Ihsan menilai anggaran BP Batam tahun 2015 sebaiknya digunakan untuk infrastruktur pelabuhan. "Minimal untuk pengembangan Batuampar, " katanya.
Menurut Ihsan, pengembangan Batuampar sangat penting karena menyangkut dengan kelancaran arus barang. Jika arus barang tersendat akan mendorong kenaikan harga barang.
Maka dengan pengembangan Batuampar dinilai mendesak dan harus diprioritaskan demi mendukung kelancaran arus barang di Batuampar. "Batuampar harus lebih bagus," lanjutnya.
Selain, dia juga mengatakan pihak BP Batam harus mencari investor luar yang mau membangun terminal peti kemas itu. Investor itu diperlukan karena untuk membangun Batuampar lebih masif membutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Rp 1 triliun pun belum cukup," tandasnya.
Proyek Dermaga Utara Batuampar
- Luas area : 30 ha
- 1 Terminal Peti Kemas : 800.000 TEUs
- Operator : Masih Dalam Tahap Lelang
- Nilai Proyek : Rp363 miliar (APBN 2012, 2013, 2014)
- Masa Konstruksi : Oktober 2012 - November 2014
- Kontraktor : PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA)
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bachroni mengungkapkan, lelang pengelolaan Dermaga Utara bisa disiapkan setelah selesainya proses kajian ketentuan konsesi yang dilakukan pihaknya bersama kajian kelayakan dermaga baru tersebut.
Lelang pengelolaan juga dikejar agar operasional dermaga utara Batuampar tidak molor yang rencananya bisa dioperasikan pada Maret tahun ini. "Kami lagi mempelajari ketentuan lelangnya karena ini lelang investasi. Kajian konsesi kerjasamanya akan diselesaikan karena dermaga utara sudah selesai November kemarin dan semua ditarget selesai pada Maret 2015" ujar Imam di Batam Centre, Senin (23/2/2015).
Menurutnya, konsesi atas dermaga utara akan diberikan kepada siapa saja pemenang lelang baik pihak swasta maupun BUMN selama memenuhi adendum perjanjian konsesi yang sudah disusun dan disepakati, serta sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Batam. Pelindo I juga sudah memberi sinyal berminat mengelola dermaga utara.
Sementara mengenai masa konsesi, Imam menyebutkan, pihaknya masih mengkaji beberapa opsi mengingat dalam konsesi pelabuhan masa konsesi bisa sampai 75 tahun. Namun BP Batam memastikan akan ada klausul konsesi yang diberikan pada operator bahwa negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) memperoleh pemasukan dari pendapatan kotor per tahun.
"Dengan kerja sama ini operator harus melengkapi semua termasuk ada kewajiban pendapatan ke negara. Dengan pendapatan itu kami akan bangun infrastruktur pelabuhan lain lagi," paparnya.
Proyek dermaga utara dibangun BP Batam sejak 2012 melalui pendanaan multiyears APBN senilai Rp360 miliar dan rampung pada November 2014. Proyek itu dikerjakan emiten konstruksi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Wika menggarap pekerjaan konstruksi perluasan dermaga yang mencakup dermaga baru sepanjang 670 meter dengan lebar 305 meter. Saat ini panjang dermaga Batuampar mencapai 1.050 meter dari 3.600 meter yang direncanakan.
Wika juga mengerjakan pekerjaan pengerukan atau dredging, pengadaan dan pemasangan rel crane, perbaikan dermaga eksisting, instalasi High Mast, instalasi kabel, instalasi hidrant dan instalasi air bersih.
Menurut Imam, dalam kajian awal, dermaga utara membutuhkan luas 30 hektare, gedung dan peralatan kontainer pelabuhan sebagai dukungan operasional dermaga. Pengelolaan dan penyediaan itu dipastikan masuk dalam kebutuhan lelang.
Beroperasinya dermaga utara, diperkirakan kapasitas tampung Batuampar mencapai 800.000 TEUs per tahun, dari kapasitas sebelumnya hanya 230.000 TEUs.
"Langkah berikutnya adalah kami kerjasama dengan siapa. Kami siap terbuka sama siapa saja karena prosesnya (lelang ) terbuka," ujarnya.
Selain Dermaga Utara, BP Batam juga berniat mengembangkan Dermaga Selatan dalam lima tahun ke depan dan Pelabuhan CPO Kabil pada tahun ini.
Sebelumnya, Pengembangan pelabuhan di FTZ Batam dipertegas menjadi pengembangan infrastruktur prioritas pada anggaran BP Batam tahun 2015 yang disetujui oleh Komisi VI DPR RI sebesar Rp1,097 triliun.
BP Batam menyebutkan pendanaan untuk infrastruktur pelabuhan tersebut cukup dominan yakni hampir 50% dari total anggaran. Pengembangan pelabuhan juga disesuaikan dengan program tol laut yang digagas presiden terpilih Joko Widodo.
Selain pelabuhan Batuampar yang sejak dua tahun terakhir terus dikembangkan, Pelabuhan CPO Kabil juga masuk dalam pengembangan dengan penambahan dermaga. Anggaran BP Batam pada tahun depan juga mayoritas akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur lain seperti bandara. Pengelolaan Bandara Hang Nadim seperti diketahui sudah sepenuhnya berada di tangan BP Batam.
"Mayoritas untuk infrastruktur pelabuhan cukup besar hampir 50% dan sebenarnya pengembangan ini terkait dengan program pemerintah baru mengenai pembangunan tol laut," ujar Deputi 3 Bidang Pengusahaan Sarana BP Batam Istono.
Pelabuhan di Batam sendiri diyakini Istono sudah disiapkan sejak tiga tahun terakhir. Sehingga pelabuhan di kota ini sudah siap untnuk menjadi pelabuhan yang perlu dilalui oleh jalur tol laut dalam program Jokowi. BP Batam juga akan mendorong kebutuhan pendanaan untuk pengembangan pelabuhan Batam di luar pendanaan pemerintah dalam APBN. Istono mengatakan sumber pendanaan untuk pelabuhan bisa melibatkan investor.
Skema pendanaan dari investor ditargetkan bisa digunakan untuk merealisasikan proyek Rp7 triliun pelabuhan alih jasa atau transhipment Tanjungsauh yang sejak dua tahun terakhir terus didengungkan.
"Pelibatan pendanaan dari investor bisa digunakkan seperti yang di Tanjungsauh. Sejauh ini sudah ada kerja sama dengan Pelindo," tuturnya.
Pengembangan Tanjungsauh saat ini masih menanti proses menjadi kawasan FTZ yang diperkirakan akan selesai tidak dalam waktu yang lama. Namun menurut Istono proses ini akan selesai dalam pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK. "Lebih baik seperti itu," ucapnya.
Pengamat Kepelabuhanan Muhammad Ihsan menilai anggaran BP Batam tahun 2015 sebaiknya digunakan untuk infrastruktur pelabuhan. "Minimal untuk pengembangan Batuampar, " katanya.
Menurut Ihsan, pengembangan Batuampar sangat penting karena menyangkut dengan kelancaran arus barang. Jika arus barang tersendat akan mendorong kenaikan harga barang.
Maka dengan pengembangan Batuampar dinilai mendesak dan harus diprioritaskan demi mendukung kelancaran arus barang di Batuampar. "Batuampar harus lebih bagus," lanjutnya.
Selain, dia juga mengatakan pihak BP Batam harus mencari investor luar yang mau membangun terminal peti kemas itu. Investor itu diperlukan karena untuk membangun Batuampar lebih masif membutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Rp 1 triliun pun belum cukup," tandasnya.
Proyek Dermaga Utara Batuampar
- Luas area : 30 ha
- 1 Terminal Peti Kemas : 800.000 TEUs
- Operator : Masih Dalam Tahap Lelang
- Nilai Proyek : Rp363 miliar (APBN 2012, 2013, 2014)
- Masa Konstruksi : Oktober 2012 - November 2014
- Kontraktor : PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA)
(dmd)