Akses Keuangan Kurangi Kesenjangan
Akses Keuangan Kurangi Kesenjangan
A
A
A
JAKARTA - Penyebarluasan literasi keuangan yang akan meningkatkan akses keuangan dalam kehidupan bermasyarakat dinilai menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan upaya untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman keuangan juga secara perlahan akan mengurangi tingkat eksklusivitas akses keuangan, dan mendorong inklusivitas keuangan pada seluruh masyarakat Indonesia.
”Akses produk dan jasa keuangan ini tidak boleh eksklusif, namun harus inklusif. Jadi tidak ada satu pun keluarga, atau anggota masyarakat yang tidak masuk radar jasa keuangan,” ujarnyasaat peluncuranBukuLiterasiKeuanganuntukSMPdiJakarta, kemarin. Pemerintah, lanjut dia, telah menargetkan pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi, yang diukur dari indikator Gini ratio menjadi 0,4 pada 2015.
Target kesejahteraan tersebut juga dituangkan dalam Undang- undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Muliaman menyatakan bahwa upaya untuk mendorong keuangan inklusif, yang pada 2013 baru mencapai 59,7%, akan terus menjadi fokus OJK karena peran akses keuangan dapat berkontribusi untuk pembangunan dan stabilitas perekonomian.
”Meningkatnya akses keuangan ini akan membuat masyarakat di daerah dapat lebih dekat dan dapat terbantu dengan produk dan jasa keuangan,” katanya. Demi mendorong keuangan inklusif, ujar dia, fokus perhatiannya adalah upaya meningkatkan terlebih dahulu pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Muliaman menuturkan, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh kelebihan, dan manfaat, begitu juga dengan kekurangan dari setiap produk dan jasa keuangan.
”Agar masyarakat tahu produk dan jasa keuangan mana yang cocok dengannya, tidak tertipu, sehingga mampu membantu memberdayakan dirinya,” jelasnya. Hal paling mendasar untuk menambah akses keuangan yang dapat menggerakkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat adalah dengan meningkatkan pemahaman atau literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2013, menurut survei OJK, hanya sebesar 21,8%.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan harus dapat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Akses keuangan ini akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah terutama yang hidup di daerah untuk meningkatkan pendapatannya.
”Masyarakat di daerah harus tahu harga barang yang mereka produksi di daerah dengan harga barang itu saat dijual ke kota,” kata dia. Anies mengatakan akses keuangan ini juga perlu ditopang oleh infrastruktur dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki usaha di daerah, terutama sektor UMKM, akan terbantu dengan hadirnya jasa keuangan, salah satunya untuk meningkatkan pembiayaan.
Hatim varabi/ant
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan upaya untuk meningkatkan dan menyebarluaskan pemahaman keuangan juga secara perlahan akan mengurangi tingkat eksklusivitas akses keuangan, dan mendorong inklusivitas keuangan pada seluruh masyarakat Indonesia.
”Akses produk dan jasa keuangan ini tidak boleh eksklusif, namun harus inklusif. Jadi tidak ada satu pun keluarga, atau anggota masyarakat yang tidak masuk radar jasa keuangan,” ujarnyasaat peluncuranBukuLiterasiKeuanganuntukSMPdiJakarta, kemarin. Pemerintah, lanjut dia, telah menargetkan pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi, yang diukur dari indikator Gini ratio menjadi 0,4 pada 2015.
Target kesejahteraan tersebut juga dituangkan dalam Undang- undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Muliaman menyatakan bahwa upaya untuk mendorong keuangan inklusif, yang pada 2013 baru mencapai 59,7%, akan terus menjadi fokus OJK karena peran akses keuangan dapat berkontribusi untuk pembangunan dan stabilitas perekonomian.
”Meningkatnya akses keuangan ini akan membuat masyarakat di daerah dapat lebih dekat dan dapat terbantu dengan produk dan jasa keuangan,” katanya. Demi mendorong keuangan inklusif, ujar dia, fokus perhatiannya adalah upaya meningkatkan terlebih dahulu pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan. Muliaman menuturkan, seluruh lapisan masyarakat perlu memahami secara menyeluruh kelebihan, dan manfaat, begitu juga dengan kekurangan dari setiap produk dan jasa keuangan.
”Agar masyarakat tahu produk dan jasa keuangan mana yang cocok dengannya, tidak tertipu, sehingga mampu membantu memberdayakan dirinya,” jelasnya. Hal paling mendasar untuk menambah akses keuangan yang dapat menggerakkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat adalah dengan meningkatkan pemahaman atau literasi keuangan. Tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2013, menurut survei OJK, hanya sebesar 21,8%.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, peningkatan literasi keuangan dan akses keuangan harus dapat menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia. Akses keuangan ini akan membantu masyarakat kelas menengah ke bawah terutama yang hidup di daerah untuk meningkatkan pendapatannya.
”Masyarakat di daerah harus tahu harga barang yang mereka produksi di daerah dengan harga barang itu saat dijual ke kota,” kata dia. Anies mengatakan akses keuangan ini juga perlu ditopang oleh infrastruktur dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki usaha di daerah, terutama sektor UMKM, akan terbantu dengan hadirnya jasa keuangan, salah satunya untuk meningkatkan pembiayaan.
Hatim varabi/ant
(ars)
Explore More