APBN 2015 Harus Perhatikan UMKM
Selasa, 24 Februari 2015 - 12:42 WIB
APBN 2015 Harus Perhatikan UMKM
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan sektor pinggiran merupakan tujuan utama dari program kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sektor pinggiran ini bisa diartikan dalam beberapa hal, salah satunya pelaku pinggiran yang lebih banyak memotret soal UMKM yang saat ini lebih ke sektor yang terpinggirkan.
Hal tersebut dikatakan peneliti dari Indef Imaduddin Abdullah. Menurutnya, ada kontribusi lebih terhadap sektor PDB, namun keseriusan pemerintah dalam membangun sektor ini masih kurang.
"PDB dan penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, tapi sektor ini luput dari perhatian serius pemerintah," katanya dalam diskusi bertemakan 'Mengawal Nawacita: Analisis Kritis terhadap APBNP 2015', di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia mengatakan, ada beberapa masalah yang sarat dalam UMKM selain masalah permodalan. Beberapa di antaranya kesulitan pemasaran, dan kurangnya keahlian. "Masalah-masalah ini harus dijawab dengan APBN 2015 milik pemerintah. Justru malah sekarang dipertanyakan, apakah APBN sudah membantu UMKM yang punya modal kurang?" Ungkapnya.
Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sudah memberikan alokasi dana sekira Rp5 triliun melalui PMN, KUR, dan LPDB. Meski demikian, hal ini dinilai belum cukup untuk bisa mengcover akses perbankan.
"Dalam artiannya begini, supaya uang Rp5 triliun pemerintah itu bermanfaat untuk membangun, maka pemanfaatannya harus fokus kepada hal-hal yang tidak diakomodir perbankan. Di sisi lain, perlu peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM," pungkasnya.
Hal tersebut dikatakan peneliti dari Indef Imaduddin Abdullah. Menurutnya, ada kontribusi lebih terhadap sektor PDB, namun keseriusan pemerintah dalam membangun sektor ini masih kurang.
"PDB dan penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, tapi sektor ini luput dari perhatian serius pemerintah," katanya dalam diskusi bertemakan 'Mengawal Nawacita: Analisis Kritis terhadap APBNP 2015', di Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Dia mengatakan, ada beberapa masalah yang sarat dalam UMKM selain masalah permodalan. Beberapa di antaranya kesulitan pemasaran, dan kurangnya keahlian. "Masalah-masalah ini harus dijawab dengan APBN 2015 milik pemerintah. Justru malah sekarang dipertanyakan, apakah APBN sudah membantu UMKM yang punya modal kurang?" Ungkapnya.
Menurutnya, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah sudah memberikan alokasi dana sekira Rp5 triliun melalui PMN, KUR, dan LPDB. Meski demikian, hal ini dinilai belum cukup untuk bisa mengcover akses perbankan.
"Dalam artiannya begini, supaya uang Rp5 triliun pemerintah itu bermanfaat untuk membangun, maka pemanfaatannya harus fokus kepada hal-hal yang tidak diakomodir perbankan. Di sisi lain, perlu peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
